PONTIANAK POST - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan Mabes Polri melakukan investigasi atas arus keluar beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, yang dia anggap tidak wajar. Dampak dari ketidakwajaran tersebut menyebabkan stok turun dan harga beras naik.
Padahal, stok beras Indonesia tengah melimpah. Menurut Amran, stok saat ini merupakan yang tertinggi sejak 1960-an. Bahkan, Malaysia tengah melobi agar Indonesia bersedia mengekspor beras ke negara tersebut.
“Jika ada yang memainkan distribusi atau mengotak-atik data stok beras di Cipinang, itu bentuk sabotase terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan,” katanya di kantor Kementan Jakarta, kemarin (3/6).
Karena itu, dia meminta Satgas Pangan Polri memastikan apakah benar ada lebih dari 11 ribu ton beras yang keluar dari Cipinang dalam sehari. Atau, jangan-jangan itu sebatas permainan data untuk memengaruhi harga di masyarakat.
Beber Data
Penjelasan Amran kemarin merespons data kenaikan harga beras yang dirilis Badan Pusat Statistik, Senin (2/6). Ia merasa janggal karena harga di penggilingan atau petani sedang rendah. “Sekarang giliran saya tanya, kalau harga di petani turun, harga ecerannya naik apa turun? Jawabannya adalah turun,” kata Amran.
Sebaliknya, ketika harga di petani atau penggilingan naik, harga di eceran ikut naik. Ia lantas menunjukkan data dari BPS saat ini, di mana terjadi penurunan harga di penggilingan. Tapi di sisi lain, harga di eceran justru naik.
Amran mengaku, akhirnya menemukan dugaan penyebabnya: adanya aliran beras keluar yang tidak wajar dari PIBC. PIBC merupakan pusat distribusi beras di Indonesia, sekaligus menjadi acuan harga nasional.
Pada 28 Mei lalu, jelas Amran, tercatat ada 11.410 ton beras keluar dari PIBC. Padahal, lanjutnya, jika dirunut sejak 2020 sampai awal Juni 2025, rata-rata beras yang keluar dari pasar tersebut berkisar 1.000 sampai 2.000 ton per hari. Pernah juga mencapai 3.000 ton dalam sehari, tapi sangat jarang.
Ia melanjutkan, informasi adanya 11.410 ton beras keluar dalam satu hari itu berasal dari pengelola PIBC. “Jika satu truk kuat mengangkut 10 ton beras, dalam sehari ada 1.141 truk yang keluar Pasar Induk Cipinang pada hari itu,” katanya.
Dengan adanya aliran beras keluar yang tidak wajar tersebut, stok di PIBC langsung anjlok. “Karena stok turun, wajar jika harganya mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika stoknya banyak, harga beras akan stabil,” katanya.
Amran mengatakan jangan sampai ada middleman, tengkulak, atau sejenisnya yang diuntungkan dari rantai pasok beras tersebut. Sementara di ujung sana, petani yang memproduksi beras tidak mendapatkan keuntungan yang seberapa besar.
Menurut perhitungan Amran, rata-rata petani dengan sawah yang tidak sampai satu hektare hanya mendapatkan keuntungan Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan middleman yang bermain dalam distribusi beras bisa mendapat keuntungan berlipat.
“Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Padahal, pemerintah mati-matian menggenjot produksi beras,” katanya.
Dugaan Manipulasi Data
Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf. Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap data keluarnya beras tersebut.
“Mereka (yang di PIBC) ditanya, tetapi tidak bisa menyampaikan barang (beras) itu ke mana perginya,” ungkapnya.
Ketika ditanya beras sebanyak itu berasal dari mana, juga tidak ada yang bisa menjelaskan. Namun, tim Satgas Pangan Mabes Polri akan terus mendalami data di lapangan.
“Kalau ternyata tidak sesuai, artinya dia memanipulasi data,” jelasnya.
Rencana Ekspor
Di tengah cadangan beras pemerintah yang mencapai lebih dari 4 juta ton, muncul wacana ekspor. Apalagi, ada sejumlah negara sahabat yang sedang mengalami krisis beras, di antaranya Malaysia dan Jepang.
Ia menjelaskan, dunia saat ini sedang mengalami ketidakpastian iklim. Di Jepang, dampaknya adalah turunnya produksi beras. Karena produksi turun, otomatis harga beras di Negeri Sakura itu naik.
Malaysia ia sebut tengah melobi Indonesia agar bersedia mengekspor beras. Tapi, terkait teknisnya, Amran menyebut kalau itu ranah Bulog. Begitu pun dengan adanya rencana skema Business to Business ekspor beras atau antara swasta dengan swasta.
“Yang perlu saya tekankan, di tengah situasi seperti sekarang ini, menjaga stok atau cadangan pangan sangat penting,” katanya.
Amran mengingatkan, beberapa waktu lalu sejumlah negara melakukan kebijakan menghentikan ekspor beras. Tujuannya, menjaga harga beras di dalam negeri. Misalnya, India mengeluarkan kebijakan stop ekspor beras pada 2023 ketika terjadi gelombang El Nino.
Upaya serupa juga pernah dilakukan Myanmar, meski bukan menghentikan penuh ekspor, melainkan mengurangi volume. “Banyak beras pusing, tidak ada beras pusing,” kata Amran merespons pertanyaan wartawan soal rencana ekspor beras Indonesia. (wan/ttg)
Editor : Hanif