10 Daerah Ini Jadi Juara Inflasi, Pemerintah Daerah Langsung Disemprot Kemendagri

PONTIANAK POST – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah yang mencatatkan inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah konkret menekan laju inflasi.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan peringatan ini saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Tomsi menyoroti sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) Juni 2025 tertinggi yang seluruhnya melebihi rata-rata nasional sebesar 1,87 persen.

Provinsi Papua Selatan berada di urutan teratas dengan inflasi 3 persen, disusul Bali (2,94 persen), Sulawesi Barat (2,57 persen), dan delapan provinsi lainnya.

“Kami ingatkan agar provinsi di atas garis hijau, yaitu rata-rata nasional, segera menurunkan inflasinya,” tegas Tomsi.

Sementara itu, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) atau proyeksi inflasi minggu keempat Juli 2025, DKI Jakarta mencatat IPH tertinggi sebesar 2,35 persen, diikuti Kalimantan Timur (2,24 persen), Sulawesi Utara (2,03 persen), dan Bali (1,93 persen).

Tomsi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan harga barang di wilayahnya lebih tinggi dibanding daerah lain.

“DKI sebagai sentral, saya minta segera dipetakan simpul persoalannya,” ujarnya kepada perwakilan Pemprov DKI.

Ia juga memaparkan perkembangan harga sejumlah komoditas utama yang mengalami kenaikan.

Bawang merah naik di 296 daerah, cabai rawit di 267 daerah, dan beras di 219 kabupaten/kota. Kenaikan harga beras bahkan tercatat merata di semua zona.

Menyinggung efektivitas forum rapat, Tomsi meminta para narasumber menyampaikan pembaruan data dan sudut pandang baru untuk mencari solusi konkret dan mempercepat pengambilan kebijakan.

“Jangan mengulang data, berikan analisis baru yang relevan dengan kondisi di lapangan,” pintanya.[*]

Editor : Budi Miank