PONTIANAK POST - Aksi demonstrasi yang diwarnai pembakaran dan penjarahan di berbagai daerah membuat Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kunjungan ke luar negeri. Sejak Jumat (30/8) malam dia melakukan pertemuan intensif dengan beberapa pihak. Kemarin Prabowo mengundang para pimpinan parpol pemilik kursi DPR. Salah satu kesepakatan adalah pencabutan beberapa tunjangan DPR serta moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Keputusan itu dibacakan Prabowo setelah berdiskusi dengan para pimpinan parpol. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Demokrat Ibas Yudhoyono, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid. Ada juga Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Bachtiar Najamudin.
Setelah pertemuan, Prabowo menegaskan, pemerintah bersama pimpinan DPR dan partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan. ''Beberapa kebijakan DPR sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan bahwa beberapa ketua umum partai sepakat memberi sanksi kadernya di DPR yang dianggap berbuat keliru. ''Langkah tersebut berupa pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota partai politik yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru," ucapnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat. Aspirasi murni dari masyarakat akan diterima dan ditindaklanjuti. Dia juga menekankan, aparat harus profesional dan transparan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran saat mengawal aksi masyarakat. Prabowo ingin kepercayaan publik tetap terjaga dalam proses hukum yang berjalan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik.
Meski demikian, Prabowo melihat bahwa aksi demonstrasi telah diwarnai upaya makar dan terorisme. Hal itu tampak dari pembakaran fasilitas umum dan penjarahan di rumah-rumah pribadi maupun aset pemerintah. Karena itu, dia kembali memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk bersikap tegas.
“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya sesuai hukum terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi,” katanya.
Selain itu, dia meminta DPR membuka pintu dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Dia ingin tokoh masyarakat, mahasiswa, maupun kelompok lain yang menyampaikan kritik bisa diterima secara langsung. Dengan begitu, aspirasi tidak hanya disalurkan di jalan, tetapi juga dibahas dalam forum resmi.
Prabowo juga menekankan, kementerian dan lembaga harus terbuka terhadap kritik. Pemerintah, kata dia, wajib menindaklanjuti masukan sebagai bahan perbaikan dalam menjalankan roda pemerintahan. "Saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” tuturnya.
Adakan Sidang Paripurna Kabinet
Setelah bertemu dengan para ketua umum parpol, Prabowo mengumpulkan menteri dan kepala lembaga. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menyampaikan hasil pertemuan tertutup tersebut.
Dia mengatakan, Prabowo meminta Polri-TNI tetap solid dan bekerja sama. "Beliau menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum," ucapnya.
Sjafrie menegaskan, semua tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, maupun harta milik pribadi, harus ditindak sesuai hukum. "Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas," imbuhnya.
Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi dan melaporkan kepada Presiden secara langsung. Lalu, Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintahan di daerah serta mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan rakyat.
Prabowo juga Temui Ormas Islam
Pada Jumat malam, ada 16 ormas Islam yang diundang di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor. Usai pertemuan yang digelar tertutup itu, perwakilan ormas menyampaikan sikapnya.
Diantaranya disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. "Kami berdialog dari hati ke hati (dengan Presiden, Red) memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini," katanya.
Gus Yahya mengatakan, seluruh ormas keagamaan Islam yang hadir bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan. Serta bersama-sama mengajak kepada seluruh anggota, simpatisan, dan masyarakat umum supaya lebih tenang.
Dia menegaskan, ormas Islam bersama pemerintah Prabowo akan saling memberikan dukungan. "Insya Allah, bersama-sama kita bisa mengatasi apa pun tantangan yang kita hadapi," jelasnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengatakan, diskusi berjalan selama tiga jam. Dalam forum itu, masing-masing pimpinan ormas memberikan masukan dan pandangan. "Pak Presiden begitu terbuka," jelasnya.
Dia menegaskan, semua yang hadir mempunyai pandangan sama. Yaitu, posisi atau kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah panjang di Indonesia. Sehingga semuanya kompak menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa perlu dijaga bersama. (lyn/hen/wan/oni)
Editor : Hanif