PONTIANAK POST - Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi masalah nasional yang harus segera dicarikan solusinya. Presiden Prabowo Subianto berjanji segera menyelesaikan problem tersebut.
''HABIS ini saya langsung akan panggil kepala badan dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan," ujar Prabowo di Jakarta, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo tak lama setelah mendarat di Jakarta. Selama tujuh hari, Prabowo memang berada di New York, Amerika Serikat, untuk mengikuti sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Meski berada di luar negeri, Prabowo tetap memantau perkembangan di Tanah Air. Termasuk kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui, insiden terkait MBG merupakan masalah besar. Dia juga mengakui ada sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki.
''Kita akan selesaikan dengan baik. Tapi harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi," tegasnya.
Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG bertujuan baik, yakni mencukupi kebutuhan makanan untuk anak-anak. Sebab, saat ini masih banyak anak yang kekurangan asupan gizi.
"Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan orang pasti ada hambatan rintangan, ini akan kita atasi," tegas Prabowo.
Kembali ke belakang, program MBG secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Implementasi program ini dilakukan secara bertahap di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di semua wilayah kabupaten/kota.
Untuk tahap awal, program ini dimulai dengan menyasar tiga juta siswa.
Selain meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, program ini bertujuan menggerakkan ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan.
Namun, fakta lapangan berbicara lain. Ribuan anak yang menyantap MBG justru mengalami keracunan.
Di Kabupaten Bandung Barat, lebih dari 1.300 siswa dilaporkan mengalami keracunan MBG. Lalu, di Kabupaten Sumedang, setidaknya ada 164 siswa yang mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG.
Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sekitar 335 siswa dirawat karena dugaan keracunan. Di Kalbar juga tak ketinggalan. Kasus keracunan antara lain terjadi di Ketapang dan Kayong Utara.
Beberapa lembaga memiliki data berbeda mengenai jumlah total siswa yang keracunan MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sekitar 6.452 kasus keracunan MBG hingga akhir September ini. Namun, versi Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut angkanya sekitar lima ribuan.
Dalam rapat dengan Komisi IX DPR pekan lalu, ahli gizi dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), dr Tan Shot Yen, mengungkap fakta-fakta memprihatinkan tentang MBG.
Dia mengaku mendapat laporan bahwa menu MBG, antara lain, berupa roti, susu kotak, dan telor. Semua makanan tersebut mengandung laktosa. Padahal, menurut dia, 80 persen etnik Melayu intoleran laktosa.
Dia juga menyebut bahwa Indonesia sebenarnya sudah lepas dari makanan empat sehat lima sempurna ''So, susu adalah bagian dari protein hewan yang tidak penting banget.
Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging. Jadi, kita tidak mungkin mengonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret,'' ungkapnya.
Dia juga mengaku heran karena menu MBG tidak menggunakan pangan lokal, justru diisi burger hingga spageti.
"Saya pengin anak Papua bisa makan ikan kuah asam, saya pengin anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi, dari Lhoknga sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger,” katanya.
Menurut dia, penggunaan menu seperti burger dan spageti sangat tidak mencerminkan semangat kedaulatan pangan.
"Maaf ya, itu isi burgernya kastanisasi juga. Kalau di pusat biar keliatan bagus pakai chicken katsu, tapi coba yang di daerah yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink,” ucapnya.
“Saya aja enggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan, saya aja nista bilang itu daging olahan, saya enggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink,” lanjutnya.
Mitra MBG Wajib Bersertifikat
Beberapa masalah tersebut mendapat atensi khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN). Beberapa upaya telah mereka siapkan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, mitra MBG kini wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifkat penggunaan air layak pakai.
Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam waktu maksimal satu bulan. Apabila tak dipenuhi, maka SPPG akan ditutup.
Langkah tegas lainnya, BGN juga berencana menghentikan penggunaan produk-produk pabrikan. Tak akan ada lagi menu roti ataupun produk pabrikan lainnya.
''Toleransi hanya diberikan pada SPPG yang jauh dari peternakan sapi. Mereka untuk sementara dibolehkan menggunakan susu kemasan,'' katanya.
Pentingnya Koordinasi
Belajar dari kasus yang terjadi, maka pengawasan terhadap penyelenggara pengadaan menu MBG, yakni SPPG, menjadi hal yang dinilai sangat vital agar tidak ada lagi anak-anak calon yang keracunan.
Pemerintah kabupaten dan kota, dengan perangkat di bawahnya, dipandang perlu mengambil peran maksimal dalam tugas mengawasi pelaksanaan MBG ini, termasuk institusi pusat di daerah, seperti Polri dan TNI.
Sekolah, sebagai pengguna produk, juga hendaknya mengambil inisiatif untuk mengawasi makanan sebelum diedarkan kepada para siswanya.
Dalam bahasa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pengawasan ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang harus diperkuat untuk menghasilkan produk MBG yang sesuai dengan harapan awalnya.
“Koordinasi antara Pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, bisa diminimalisir bahkan dicegah,” katanya.
Tito juga menambahkan, keberhasilan MBG tidak cukup ditentukan oleh kebijakan nasional semata.
Peran aktif pemda melalui Satgas MBG, kata Tito, menjadi kunci agar pengawasan gizi berjalan optimal sekaligus memastikan program tepat sasaran.
Koordinasi untuk pengawasan ini memerlukan komitmen pemimpin daerah dalam menjamin keselamatan warganya yang menerima bantuan makanan dari program MBG ini.
Jika pemerintah daerah tidak betul-betul menunjukkan komitmen pada pentingnya sinergi terkait program MBG ini, maka bukan hanya BGN yang menerima dampaknya.
Pemimpin daerah akan menjadi tujuan pertama untuk diprotes jika ada anak-anak sekolah yang mengalami masalah terkait makanan dari program ini.
Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga diminta untuk ikut menunjukkan kepedulian terhadap pelaksanaan program MBG ini, dengan ikut mengawasi.
Bahkan, BGN telah menyampaikan saluran yang bisa dipilih oleh masyarakat jika menemukan indikasi penyimpangan dari SOP untuk penyediaan konsumsi dalam program MBG ini, yakni via laman BGN.lapor.go.id.
Hanya saja, penyediaan saluran pengaduan ini jangan dijadikan ajang untuk iseng karena tidak setuju dengan program MBG. Masyarakat tidak boleh menyampaikan pengaduan yang sifatnya hoaks. Jika pengaduan yang disampaikan itu hoaks, maka masyarakat bisa berhadapan dengan hukum.
Bagi pelaksana pengadaan MBG, kasus-kasus keracunan ini juga harus menjadi pelajaran berharga, sehingga ke depan, mereka bekerja dengan profesional dan hati-hati menyiapkan produk makanan yang akan diberikan kepada siswa.(mia/oni/ant)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro