PONTIANAK POST - Pemerintah ingin memastikan menu makanan bergizi gratis (MBG) memenuhi aspek kehalalan. Karena itu, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki sertifikat halal.
Kewajiban itu merupakan salah satu keputusan bersama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keputusan lain yang disepakati, antara lain, setiap SPPG di seluruh Indonesia, wajib memiliki SDM penyelia halal. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH). Dengan kebijakan ini, seluruh proses produksi berada dalam pengawasan langsung penyelia halal yang memahami dan menerapkan prinsip Jaminan Produk Halal (JPH). Mulai dari perolehan bahan hingga penyajian makanan dalam program MBG tersebut.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, saat ini BPJPH dan BGN tengah mempersiapkan pelatihan penyelia halal SPPG. Pelatihan ini melibatkan Lembaga Pelatihan JPH di seluruh Indonesia. Baik dari lembaga pelatihan kerja (LPK) maupun perguruan tinggi.
“Dengan adanya penyelia halal di setiap SPPG, maka prinsip trustability, traceability, dan transparency benar-benar bisa diterapkan dari hulu ke hilir," kata Haikal (16/10).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyebut, sinergi dengan BPJPH merupakan visi besar negara untuk memastikan gizi dan kepercayaan publik berjalan seiring. BGN ingin setiap makanan bergizi yang disajikan kepada masyarakat mencerminkan standar kualitas tertinggi. "Yaitu bersih, sehat, dan halal. Inilah bentuk tanggung jawab negara terhadap gizi dan kepercayaan publik," ujar Nanik.
Dia menambahkan, komitmen BGN tidak berhenti pada tataran kebijakan. Tetapi juga pengawasan dan pendampingan langsung. BGN ingin setiap SPPG menjadi contoh nyata praktik halal yang mudah diterapkan dan menyatukan semua pihak tanpa sekat.
Prabowo Tetap Optimistis
Kendati masih dililit masalah, Presiden Prabowo Subianto tetap yakin MBG sangat dibutuhkan masyarakat. “Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 Rabu malam (15/10).
Hingga pertengahan Oktober, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil. Ini merupakan 35 persen dari target nasional. “Beberapa kasus keracunan makanan memang terjadi, namun dari total jumlah makanan yang kami distribusikan, angkanya hanya sekitar 0,0007 persen. Satu kasus pun tidak dapat kami terima, tetapi dalam setiap upaya manusia, mencapai kesempurnaan nol kesalahan sangatlah sulit,” bebernya.
Beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk mengatasi keracunan MBG. Salah satu upaya preventif adalah mendorong SPPG agar memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikat halal.
Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mempercepat penerbitan SLHS. Sertifikat ini diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharwarman kemarin (16/10) mengatakan, pada Rabu lalu (15/10) sudah ada 323 SPPG yang memiliki SLHS. “Ada 323 SPPG di 21 provinsi yang memiliki SLHS,” katanya.
BGN sebelumnya menyebut bahwa bulan ini merupakan batas toleransi pemenuhan syarat SPPG. Namun, penerbitan ini terkesan lambat. Aji mengatakan ada beberapa kendala. “Belum semua kabupaten/kota memiliki labkesmas/labkesda. Ada juga beberapa yang hasil labnya tidak memenuhi syarat,” ucapnya.
Siswa Keracunan MBG di Bandung Barat Membaik
Kondisi pelajar korban keracunan MBG di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), berangsur membaik. Data Dinkes KBB menyebut, total korban keracunan massal mencapai 502 orang dan 452 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu, 50 orang masih menjalani perawatan.
Dilansir dari Radar Bandung, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, sejak hari pertama peristiwa keracunan massal pada Selasa (14/10), penanganan korban terus dimaksimalkan. “Angka kesembuhan menunjukkan perkembangan yang baik. Hingga pagi ini, hanya tersisa 50 siswa yang masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan," katanya kemarin (16/10).
Ia akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya seiring peristiwa keracunan massal yang berulang dalam kurun waktu satu bulan terakhir. "Program ini sebenarnya sangat baik, tapi kalau tidak dievaluasi dengan tepat, kejadian seperti ini bisa terulang lagi,” katanya. (lyn/wan/kro/oni)
Editor : Hanif