PONTIANAK POST - Coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) tengah dipersiapkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Saat ini, keduanya masih bersifat pilihan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam dalam waktu dekat.
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan tenaga pendidik di bidang tersebut.
“Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam. Peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan,” ujar Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10) malam, dikutip dari Antara.
Menurut Mu’ti, pengenalan coding dan AI sejak dini menjadi langkah penting untuk menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi
Dalam kesempatan itu, Mu’ti juga membuka peluang bagi perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk terlibat dalam penelitian kebijakan pendidikan.
“Prinsipnya, Kemendikdasmen bersifat terbuka. Selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, kami siap bermitra,” katanya.
Ia menuturkan, saat ini Kemendikdasmen memiliki sejumlah program prioritas yang dapat dijalankan bersama perguruan tinggi. Salah satunya adalah revitalisasi satuan pendidikan.
“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” ujarnya.
Program revitalisasi mencakup pembenahan sistem manajemen sekolah, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, hingga penyusunan kurikulum adaptif sesuai kebutuhan zaman.
Bahasa Inggris Wajib Mulai 2027
Mu’ti menambahkan, mulai 2027 bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama.
Ia juga mendorong agar istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar berdampak langsung pada profesionalisme guru.
“Setiap kebijakan pendidikan harus lahir dari kajian akademik yang kuat. Kami ingin kebijakan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa,” tegasnya.
Mu’ti menegaskan, Kemendikdasmen berkomitmen menjalankan kebijakan pendidikan yang berpijak pada nilai filosofis dan hasil penelitian mendalam.
Ia mengajak seluruh pihak memastikan pendidikan Indonesia tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan karakter.(jp/ant)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro