PONTIANAK POST – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KJRI Hong Kong menyebutkan masih ada 30 WNI yang masih hilang pascakebakaran gedung apartemen di Distrik Tai Pong, Hong Kong. Hingga kini, proses pencarian masih berlangsung.
Plt Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Heni Hamidah, mengatakan awalnya ada 42 WNI yang berstatus unknown whereabouts atau tidak diketahui keberadaannya. Setelah proses pencarian oleh KJRI Hong Kong, 12 WNI telah berhasil diketahui keberadaannya. Kini, masih tersisa 30 WNI yang statusnya belum diketahui.
”Mereka ada yang tinggal dipenampungan yang disediakan pemerintah setempat. Ada pula yang terkonfirmasi tinggal di rumah keluarga pemberi kerja,” jelasnya, kemarin (1/12).
Kemenlu memperkirakan, dari 140 WNI yang tinggal di kompleks apartemen tersebut, 100 orang selamat, sembilan orang meninggal dunia, tiga luka-luka (satu orang masih dirawat di rumah sakit), dan 30 masih dinyatakan hilang. Sementara, secara keseluruhan, Pemerintah Hong Kong menyatakan, ada 146 meninggal dan 79 luka serius. Angka kematian diprediksi bakal terus bertambah seiring dengan pencarian dan identifikasi korban yang masih berlangsung.
”KJRI Hong Kong juga terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan upaya terbaik repatriasi jenazah dan hak-hak korban,” papar Heni.
Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Sringatin, mengungkapkan ada 11 laporan orang hilang yang didapatkan dari pihak keluarga dan rekan pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. JBMI bersama LSM lokal tengah mendampingi keluarga dan korban selamat, untuk melakukan pencarian ke shelter, menyalurkan bantuan, hingga memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
”Artinya, orang-orang yang hilang ini belum diketahui keberadaanya sampai hari ini. Apakah mereka hidup, apakah mereka itu posisinya di rumah sakit atau termasuk orang yang meninggal dan tidak teridentifikasi, atau mereka sebenarnya selamat tapi tidak bisa berkabar karena tidak punya alat komunikasi sama sekali,” tuturnya.
Sejak hari kedua seusai kebakaran, BMI telah mendirikan posko pengaduan. Dari pendataan, BMI mengetahui adanya PMI yang hilang, pekerja yang mengungsi di shelter penampungan sementara, hingga korban meninggal. Dengan adanya laporan-laporan tersebut, BMI lebih mudah mendeteksi kebutuhan PMI yang tidak didapatkan di sebagian besar tempat pengumpulan donasi.
”Jadi ada beberapa barang yang tidak ada, misalnya pakaian dalam, kemudian mukena, jilbab, obat-obatan masuk angin, dan lain sebagainya. Termasuk sepatu, HP, octopus semacam kartu transportasi, nah, itu yang coba kita penuhi,” terang Sringatin.
Dia juga menyoroti maraknya aksi penipuan yang muncul setelah insiden kebakaran. Mulai dari pihak yang mengaku sebagai petugas asuransi dan orang yang mengaku bisa mengatur masalah kepulangan jenazah dengan cepat dengan imbalan tertentu. Ada pula orang yang mengaku bagian dari anggota keluarga korban meninggal untuk mencairkan dana bantuan dan lainnya. Sringatin menyayangkan hal tersebut lantaran bocornya data para korban meninggal. Hal itu membuat pihak keluarga korban yang tengah berduka justru dijadikan sasaran penipuan.
”Keluarga mengadukan pada kami bahwa ada orang-orang yang langsung datang ke rumahnya, kemudian ada menyebarkan foto KK-korban untuk open donasi,” ujar Sringatin. (mia/aph)
Editor : Hanif