PONTIANAK POST – Banjir bandang sudah dua pekan berlalu dari Aceh Tamiang. Namun, hingga kemarin, penderitaan warga belum reda. Bantuan logistik dan medis yang dijanjikan pemerintah pusat masih minim.
Di Kecamatan Karang Baru, masyarakat kini menghadapi krisis kesehatan. Sebab, daerah tersebut belum terjangkau oleh layanan medis. Selain itu, warga menderita karena minimnya air bersih dan akses transportasi yang lumpuh. Banyak warga menilai penanganan pemerintah lambat. Padahal, situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan.
Candra, warga Karang Baru, menyebut banyak penduduk terserang penyakit kulit, kutu air, dan batuk akibat debu lumpur yang mengering. “Debu dari bekas lumpur itu sangat mengganggu. Kami butuh obat dan masker medis,” keluh Candra. Debu yang masih tebal membuat aktivitas warga tidak nyaman dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan.
Pantauan Rakyat Aceh di sejumlah titik menunjukkan tidak adanya posko medis di desa-desa terdampak. Posko kesehatan hanya ada di pusat kota. Warga yang tinggal jauh di pedalaman tidak dapat mengakses layanan kesehatan.
Akses menuju kota menjadi persoalan besar. Banyak kendaraan warga rusak setelah terendam banjir. Warga yang masih memiliki kendaraan juga tak mampu berbuat banyak. Sebab, BBM menjadi barang langka. Harganya pun melejit. Satu liter pertalite dihargai Rp 30 ribu, jauh di atas harga normal. ’’Kalau mau ke kota, motor rusak. Kalau pun hidup, cari minyak mahal sekali dan susah dapat,” keluh Candra.
Ketiadaan fasilitas medis di desa membuat warga memilih menahan sakit atau mengobati diri seadanya. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi merebaknya penyakit pascabencana.
Kondisi serupa tampak di Desa Alur Bemban. Ci Abu, warga setempat, menilai pemerintah sangat lambat menyalurkan bantuan. Hingga Selasa (9/12), belum ada satu pun bantuan pemerintah yang tiba di desanya. “Bantuan banyak dari relawan. Bahkan orang China pun membantu kita. Terharu saya,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Warga menerima bantuan pangan dan selimut dari kelompok relawan dari berbagai daerah yang datang ke lokasi tersebut. Namun, kebutuhan jangka panjang seperti air bersih, peralatan sanitasi, dan obat-obatan masih belum terpenuhi.
Masalah lain yang mengancam kesehatan warga adalah keterbatasan air bersih. Warga terpaksa mencuci pakaian dan mandi menggunakan air lumpur bekas genangan banjir.
“Bersih-bersih pakai air lumpur. Anak-anak mulai sakit-sakit dan diare,” kata Ci Abu.
Situasi ini menjadi alarm serius terkait potensi peningkatan penyakit kulit, diare, hingga infeksi lainnya. Tanpa suplai air bersih, warga harus bertahan dengan kondisi sanitasi yang sangat minim.
Sejak hari pertama banjir pada Rabu (26/11), listrik di Alur Bemban belum menyala hingga Senin (8/12). Sudah dua pekan lebih warga hidup dalam kegelapan tanpa kepastian kapan aliran listrik akan kembali normal.
Ketiadaan listrik bukan hanya mengganggu kegiatan sehari-hari, tetapi juga mempersulit upaya pemulihan. Warga tidak dapat menyalakan pompa air, mengisi baterai lampu darurat, maupun menyimpan makanan dengan aman.
Kebutuhan warga kini semakin mendesak. Mereka berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada posko pusat, tetapi segera turun langsung ke desa-desa yang terdampak parah. Warga mendesak agar layanan medis bergerak ke permukiman, suplai air bersih diantarkan, BBM distabilkan, serta perbaikan listrik dan akses jalan dipercepat.
Di tengah kondisi serba sulit, masyarakat tetap bergantung pada solidaritas relawan. Namun, tanpa intervensi pemerintah secara cepat dan terstruktur, pemulihan Aceh Tamiang diperkirakan berjalan lambat. Padahal, kesehatan dan keselamatan warga terus terancam.
Kayu Hanyut di Lampung Tak Terkait Bencana
Hanyutnya ribuan kubik kayu di Pantai Tanjung Setia Lampung jadi sorotan publik. Pasalnya, kayu tersebut mempunyai label Kemenhut Sumbar.
Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kemenhut Ade Mukadi mengatakan, kayu yang ditemukan di Lampung bukan hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Lampung di bawah naungan Kemenhut sudah mengecek kayu yang terdampar dari kapal di pantai Pesisir Barat, Lampung itu.
"Kayu itu berasal dari kecelakan kapal tagboot kayu dari PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan, Red) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai," katanya (9/12). Perusahaan itu mengantongi izin yang diterbitkan Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995. Kemudian dilakukan perpanjangan di 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.
Ade mengatakan, mesin kapal tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November lalu. Akibatnya ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot. Dia mengatakan, barcode di kayu adalah penanda SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Fungsinya untuk pengecekan keabsahan atau asal usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging).
Sementara itu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kemenhut Sumbar Hartono mengatakan, informasi yang dia terima kayu tersebut akan dibawa ke Gresik. Dia mengatakan kayu-kayu tersebut sedang ditangani oleh Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut. Dia berharap masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi oleh petugas di lapangan.
Lebih lanjut Hartono mengatakan, kayu-kayu yang dibawa material banjir bandang di Padang terdampar di pantai Kota Padang. Petugas kepolisian bersama tim dari BKSDA melakukan identifikasi terhadap kayu-kayu tersebut. "Ada penumpukan kayu yang luar biasa di pantai Kota Padang," jelasnya. Petugas melakukan identifikasi kayu di sepanjang pantai. Dia juga menyampaikan terima kasih atas bantuan personel Manggala Agni yang ikut membersihkan dampak banjir di Kota Padang.
Banjir bandang di Kota Padang diantaranya berasal dari hulu DAS Kuranji. Di kawasan tersebut tidak ada pembukaan hutan. Longsor diduga karena hujan ekstrem ditambah material tanah yang cenderung berpasir. Sehingga mudah terdorong air hujan. Otomatis ketika tanahnya longsor, pohon yang tumbuh di atasnya ikut terbawa arus. (wan/fir/rif/oni)
Editor : Hanif