PONTIANAK POST – Rentetan bencana yang melanda wilayah Aceh dan sebagian Sumatera hingga kini belum sepenuhnya berakhir. Banjir hingga longsor masih berpotensi melanda wilayah rawan.
Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), banjir bandang kembali melanda Kecamatan Tanjung Raya. Bencana itu terjadi akibat luapan Sungai Batang. Hingga kemarin, dampak banjir masih dirasakan.
”Air disertai material lumpur berbatuan menerjang puluhan rumah di Jorong Pasar Maninjau, termasuk jalan penghubung Lubuk Basung-Bukittinggi," kata Camat Tanjung Raya Al Hafid di Lubuk Basung.
Selain ancaman bencana yang belum berakhir, dampak banjir hingga longsor juga masih dirasakan para korban. Mereka tak hanya kehilangan rumah dan sumber matapencaharian, tapi juga terpaksa menggantungkan kebutuhan hidupnya dari bantuan.
Seperti di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Para korban banjir dan longsor kini harus memulai kehidupan dari awal. Salah satunya dialami Saptina. Banjir dan longsor telah merenggut rumah, kebun, sawah, dan semua harta benda miliknya.
Saat ini, dia tinggal bersama suami dan anak-anaknya di hunian sementara yang dibangun secara pribadi di Desa Delung Sekinel. Namun, untuk bertahan hidup, ia hanya mengandalkan bantuan sembako dari relawan dan pemerintah.
Septina dan juga korban lain juga memikirkan problem lainnya, yakni nasib pendidikan anak-anak mereka. ”Yang kami pikirkan adalah anak-anak. Ada yang kuliah, ada yang di pesantren. Bagaimana saya membiayainya," katanya.
Sebab, bencana besar itu tak hanya membuat dirinya dan korban lain kehilangan tempat tinggal, tetapi juga sumber matapencahariannya.
Situasi di Sumut
Sedikitnya 30.875 rumah warga rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera Utara (Sumut). Pemerintah memutuskan membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban.
Untuk mempercepat pembangunan huntap, proses pendataan dan verifikasi tengah dilakukan. Seluruh rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, hingga hilang, diidentifikasi.
“Secara keseluruhan, unit rumah masyarakat yang rusak mencapai 30.875 rumah. Saat ini datanya sudah by name by address dan masuk tahap verifikasi. Kami targetkan akhir 2025 verifikasi ini selesai,” ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam rapat pembahasan pembangunan huntap secara daring antara jajaran pemerintah daerah dan sejumlah kementerian pada Kamis (25/12).
Selain pendataan, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota juga mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap. Nantinya, konstruksi huntap dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.
Sebelumnya, Kementerian PKP telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntap di wilayah Sumut. Di antaranya 200 unit di Kota Sibolga, 118 unit di Tapanuli Tengah, 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara, dan 227 unit di Tapanuli Selatan.
Dari total sekitar 1.000 unit huntap yang direncanakan, Sumut masih memiliki sisa kuota pembangunan.
Untuk mempercepat realisasi, Bobby meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengajukan lahan milik pemprov di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan huntap.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat dan koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut. Ia menekankan agar pembangunan huntap benar-benar dikawal hingga tuntas. ”Tolong dikawal ya Pak Gubernur. Contohnya di Tapanuli Utara, saya sudah kunci selesai 21 Maret 2026. Ini kolaborasi yang bagus—tanah dari pemda, provinsi turun langsung, bupati juga aktif mengawasi,” ujar Maruarar.
Rapat tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumut, di antaranya Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.
Tata Ulang Pengelolaan Hutan
Di bagian lain, pascabanjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi secara total tata kelola sumber daya alam (SDA).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan SDA di Pulau Sumatera.
Salah satunya melalui pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana. ”Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno dalam press update penanganan banjir dan longsor di Banda Aceh pada Kamis (25/12).
Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama di wilayah rawan bencana.
Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan.
Pratikno mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel aktivitas lima perusahaan tambang besar. ”Karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Langkah penegakan hukum ini, lanjut Pratikno, menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata. ”Kami tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi harus memastikan ke depan menjadi lebih baik,” kata Pratikno. (fir/rel/ra/dra/ris)
Editor : Hanif