PONTIANAK POST – Sudah sebulan lebih warga di Kabupaten Bireuen, Aceh, membersihkan rumahnya dari lumpur yang terbawa banjir bandang. Namun, pembersihan material itu tak kunjung tuntas lantaran hingga kini pemerintah belum mengerahkan alat berat.
Dari pantauan di sejumlah desa, warga membersihkan lumpur dengan cangkul, sekop, dan alat seadanya. Aktivitas itu dilakukan tanpa dukungan alat berat dari pemerintah.
Warga Peusangan Mulyana mengatakan, dia membersihkan rumahnya sendiri karena tidak mampu menyewa alat berat. ”Biayanya sekitar Rp 600 ribu sampai Rp 750 ribu per jam. Mana sanggup kami, uang tak ada, pekerjaan juga tak ada saat ini. Jadi terpaksa mencangkul sendiri,” ujarnya.
Menurut Mulyana, sejak sebulan lalu, dia membersihkan lumpur di dalam rumah dan pekarangan. Namun, pembersihan itu tak kunjung tuntas. ”Capek, tapi mau bagaimana lagi,” katanya.
Basyir, warga di Kecamatan Kutablang berharap pemerintah daerah hingga provinsi segera turun tangan. Mereka menuntut adanya pengerahan alat berat, bantuan logistik berkelanjutan, serta langkah pemulihan yang jelas dan terukur. ”Kami ini korban bencana, bukan alat berat. Tapi sekarang rasanya kami dipaksa jadi bego (backhoe, red),” paparnya.
Kepala desa (Kades) di wilayah terkena dampak bencana juga mengaku sudah kewalahan. Dengan keterbatasan anggaran desa dan tanpa dukungan maksimal dari pemerintah daerah, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Target Masuk Sekolah
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Aceh Murtalamuddin bersama rombongan meninjau serta ikut kerja bakti membersihkan lumpur yang merendam sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (29/12). Menurut dia, pendidikan tidak boleh berhenti meski masih dalam kondisi darurat.
Dia menargetkan mulai 5 Januari 2026, pembelajaran di Aceh kembali berjalan seperti biasa. Namun, bagi sekolah yang masih terdampak banjir dan dalam tahap pembersihan, pembelajaran bisa disesuaikan dengan kondisi. ”Ajarkan apa yang bisa diajarkan, yang penting anak-anak tetap datang ke sekolah, tidak belajar sendirian di rumah,” ucapnya.
Murtalamuddin menambahkan, proses belajar tidak selalu berfokus pada capaian akademik semata. Dalam kondisi pascabencana, pendekatan kemanusiaan justru menjadi prioritas. ”Guru bisa mengisi pembelajaran dengan kegiatan trauma healing, belajar bersama, bercerita, atau aktivitas positif lainnya. Yang terpenting adalah memastikan trauma anak-anak tidak berkelanjutan,” lanjutnya.
Bantuan Pendidikan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan, pemprov akan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat korban bencana banjir dan longsor. Wujudnya melalui perluasan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tahap pertama serta relaksasi biaya kuliah bagi mahasiswa yang terdampak.
Program sekolah gratis yang semula diprioritaskan untuk wilayah Kepulauan Nias pada 2026 akan diperluas ke sejumlah daerah yang terdampak bencana. Seperti Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, dan Tapanuli Utara. ”Karena Tapsel, Tapteng, Sibolga, Langkat, dan Taput terdampak bencana, maka akan kita gratiskan juga,” ujar Bobby usai menghadiri perayaan Natal di Desa Simataniari, Kabupaten Tapsel.
Selain sekolah gratis, Bobby juga akan meringankan biaya pendidikan mahasiswa dari keluarga korban bencana. Itu karena banyak kepala keluarga kehilangan mata pencaharian akibat banjir dan longsor.
Percepatan Pemulihan
Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. Sebab, sebagian besar daerah yang terkena banjir bandang dan longsor mulai memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat. Di Aceh, tujuh kabupaten/kota masuk fase transisi dan 11 masih memperpanjang tanggap darurat. Di Sumut, delapan kabupaten/kota berada di fase transisi dan delapan lainnya masih tanggap darurat. Sementara, di Sumbar, 10 kabupaten/kota masuk fase transisi dan tiga masih tanggap darurat. ”Perpanjangan status tanggap darurat dimaksudkan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno dalam keterangan pers di Posko Terpadu Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma kemarin.
Pemerintah memulihkan infrastruktur dasar dengan menambah pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, serta jaringan komunikasi. Sebanyak 280 unit Starlink ditambahkan untuk wilayah yang belum pulih. Sedangkan, jaringan komunikasi yang telah kembali normal di 14 kabupaten/kota.
Di sektor kesehatan, relawan tenaga medis terus dikirim, terutama ke wilayah terisolasi. Seluruh RSUD telah kembali beroperasi meski sebagian belum penuh. Dari 867 puskesmas terdampak, tersisa delapan yang masih dalam tahap pemulihan.
Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari, pemerintah menargetkan kesiapan sektor pendidikan sehari sebelumnya. Dari sekitar 3.700 sekolah terdampak, sekitar 3.100 mengalami kerusakan berat, dan 54 sekolah masih akan melaksanakan pembelajaran di tenda.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyiapkan skema berlapis pascakedaruratan. Itu mulai jaminan hidup, bantuan hunian, hingga santunan bagi keluarga korban meninggal dunia.
Warga yang pindah ke hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap) mendapatkan bantuan pembelian perabot dan kebutuhan rumah tangga senilai Rp 3 juta. Selain itu, pemerintah menyiapkan program pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi keluarga sebesar Rp 5 juta per penerima, yang disalurkan setelah proses asesmen.
Kemensos juga memberikan jaminan hidup selama tiga bulan bagi warga yang tinggal di huntara maupun huntap. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pangan harian dengan nilai Rp 15 ribu per orang per hari. Dalam sebulan, setiap orang menerima sekitar Rpb450 ribu. Jika satu keluarga beranggotakan empat orang, total jaminan hidup yang diterima mencapai Rp1,8 juta per bulan.
Seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data tunggal yang dihimpun dari BNPB dan pemerintah daerah. Penyaluran dilakukan setelah data penerima dinyatakan lengkap dan warga mulai menempati huntara atau huntap. ”Begitu datanya masuk dan valid, penyaluran langsung dilakukan,” kata Saifullah.
Selain bantuan bagi penyintas, pemerintah juga menyalurkan santunan duka bagi keluarga korban meninggal dunia. Santunan sebesar Rp 15 juta per korban telah diserahkan kepada 86 ahli waris di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie, Aceh, serta di Kota Sibolga, Sumut. Penyaluran serupa tengah diproses untuk wilayah Sumatera Barat, menunggu kelengkapan data dari BNPB dan pemerintah kabupaten/ kota. (akh/rao/dis/lyn/omy/aph)
Editor : Hanif