PONTIANAK POST – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menanggapi rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan menghentikan impor beras pada tahun 2026. Pasalnya, sisa stok beras tahun 2025 di gudang-gudang pemerintah dinilai telah mencukupi.
Menurut Usman, dikutip dari laman website DPR RI (8/1/2026), swasembada tidak boleh berhenti hanya sebagai angka atau klaim keberhasilan pemerintah.
Katanya, realitas petani masih jauh dari kata sejahtera. Lahan sempit, biaya produksi naik, sementara harga gabah kerap tak menutup ongkos.
“Jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan kita. Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” ujar Usman.
Tujuan Swasembada
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan swasembada beras sejatinya bertujuan melindungi Indonesia dari gejolak pangan global, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.
Lebih dari itu, perlindungan juga harus dibarengi penguatan sektor pertanian di dalam negeri.
“Selain itu, swasembada juga membuka peluang penguatan sektor pertanian nasional melalui perbaikan infrastruktur irigasi, distribusi pupuk, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern.”
Anggota Komisi IV itu juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru datang setelah status swasembada diklaim.
Menurutnya, negara dituntut hadir memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada petani, mulai dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang realistis, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog, hingga perlindungan dari tengkulak dan permainan pasar.
Ia menekankan bahwa tanpa intervensi kuat, surplus produksi justru berisiko menjatuhkan harga di tingkat petani.
Kesejahteraan Petani adalah yang Terpenting
Usman menekankan agar pemerintah konsisten menutup keran impor, termasuk praktik impor terselubung, selama stok dalam negeri mencukupi.
Lemahnya pengawasan, ungkap Usman, bisa merusak harga pasar dan mencederai klaim swasembada.
“Ke depan, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan. Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tetapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor : Miftahul Khair