PONTIANAK POST - Pemerintah menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan itu diambil setelah sidang isbat yang digelar Kementerian Agama di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2), menyimpulkan bahwa hilal tidak terlihat dan posisinya belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS.
Penetapan tersebut sekaligus menandai perbedaan awal puasa dengan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadhan pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dan pendekatan global yang sejalan dengan kalender Ummul Qura Arab Saudi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan hasil sidang isbat setelah mendengarkan laporan hisab dan rukyat dari seluruh titik pemantauan di Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin saat membacakan keputusan sidang isbat di Hotel Borobudur Jakarta.
Ia menjelaskan, penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia mengacu pada kriteria visibilitas hilal MABIMS atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Kriteria itu mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Namun, berdasarkan data hisab yang dihimpun, posisi hilal pada Selasa (17/2) di seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk. Ketinggian hilal berkisar antara minus 2 derajat 24 menit hingga minus 0 derajat 58 menit.
“Hal ini berarti posisi hilal bukan saja ghairu imkanur rukyat atau tidak mungkin dilihat, tetapi juga ghairu wujudul hilal karena masih di bawah ufuk,” kata Nasaruddin.
Data tersebut kemudian dibahas dalam forum sidang isbat yang melibatkan berbagai unsur.
Hadir perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, para ahli falak dari UIN, serta perwakilan BMKG, BRIN, BIG, Planetarium Jakarta, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Nasaruddin menambahkan, hasil pemantauan di Indonesia sejalan dengan kondisi di negara-negara Muslim lainnya. Menurutnya, belum ada satu pun negara yang memenuhi kategori imkanur rukyat pada hari tersebut.
“Bahkan kalender hilal global versi Turki juga belum memulai awal Ramadhan besok,” ujarnya.
Sebelum sidang isbat digelar, Kemenag terlebih dahulu mengadakan seminar pemaparan data hisab sebagai bagian dari prosedur penentuan awal Ramadhan.
Dalam seminar itu, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, menyampaikan bahwa secara perhitungan astronomis, 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Namun, ia menegaskan bahwa hisab bersifat informatif dan harus dikonfirmasi dengan rukyat atau pemantauan langsung hilal.
“Tanggal 1 Ramadhan 1447 Hijriah secara hisab imkanur rukyat MABIMS jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Ini hisab sifatnya informatif. Kita memerlukan konfirmasi verifikasinya melalui rukyat,” kata Cecep.
Ia menjelaskan, dalam kriteria MABIMS terdapat dua syarat utama yang harus terpenuhi secara bersamaan, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
“Pada tanggal 29 Sya’ban yang bertepatan dengan 17 Februari, posisi hilal di wilayah NKRI tidak ada yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Berdasarkan pemantauan, tinggi hilal di Indonesia berada pada kisaran minus 2 derajat 24 menit hingga minus 0 derajat 55 menit, dengan elongasi antara 0,94 derajat sampai 1,89 derajat.
Dengan kondisi itu, secara teoritis hilal mustahil dapat dirukyat karena masih berada di bawah ufuk saat Matahari terbenam.
“Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab,” tegas Cecep.
Muhammadiyah Duluan
Berbeda dengan keputusan pemerintah, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Penetapan tersebut dilakukan melalui Kalender Hijriah Global Tunggal yang mengacu pada kriteria visibilitas hilal bersifat global.
Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Muhamad Rofiq Muzakkir, menyatakan bahwa hasil perhitungan tersebut sejalan dengan kalender Ummul Qura yang digunakan di Arab Saudi.
Menurutnya, pada petang 17 Februari 2026 posisi bulan di Makkah sudah berada di atas ufuk, sehingga secara kalender Ummul Qura bulan baru telah dimulai.
Muhammadiyah berpegang pada hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender di Istanbul pada 2016.
Kongres itu menetapkan kriteria visibilitas hilal dengan tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Berdasarkan perhitungan, kriteria tersebut telah terpenuhi pada 17 Februari 2026 di wilayah Amerika Utara, termasuk Alaska.
Sementara kalender Ummul Qura memiliki pendekatan berbeda. Sistem ini menggunakan prinsip bahwa jika bulan terbenam setelah Matahari, maka bulan baru sudah dimulai tanpa mensyaratkan ketinggian minimum tertentu.
Dengan posisi bulan di Makkah yang sudah berada di atas ufuk pada petang 17 Februari, kalender Ummul Qura menetapkan bahwa Ramadhan telah masuk. Tarawih pun akan dimulai pada malam yang sama.
Muhammadiyah menegaskan bahwa penggunaan referensi global, termasuk wilayah seperti Alaska, merupakan bagian dari konsistensi terhadap keputusan Musyawarah Nasional Tarjih yang mengadopsi standar internasional, bukan semata pertimbangan geografis.
Dengan demikian, meskipun menggunakan metode yang berbeda, Muhammadiyah dan kalender Ummul Qura di Arab Saudi sama-sama menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada 18 Februari 2026.
Substansi Sama
Menanggapi perbedaan penetapan awal Ramadhan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam untuk menyikapinya dengan cerdas dan toleran.
Ia menilai perbedaan waktu awal puasa, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya, merupakan hal yang lazim selama belum ada kalender Islam tunggal yang disepakati bersama.
“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain dan tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).
Menurut Haedar, perbedaan penetapan awal Ramadhan seharusnya tidak menggeser tujuan utama puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan.
Substansi ibadah Ramadhan, kata dia, terletak pada bagaimana setiap Muslim mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sekaligus menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sosial.
Ia berharap, melalui peningkatan ketakwaan, relasi sosial kemasyarakatan semakin harmonis dan mampu menebarkan kebaikan bagi sesama serta lingkungan.
Berbagai persoalan, termasuk perbedaan awal Ramadhan, tidak seharusnya mengganggu tujuan utama meraih ketakwaan.
Haedar juga mengingatkan bahwa puasa tidak sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan nafsu yang dapat merusak kerekatan sosial.
Puasa mengajarkan kesabaran, terlebih di era media sosial yang kerap memancing emosi, amarah, dan perselisihan.
“Dengan berbagai macam informasi dan postingan yang memanaskan suasana kehidupan sosial kebangsaan, maka puasa harus menjadi kanopi sosial kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, seorang Muslim yang berpuasa harus mampu menempatkan diri sebagai agen perdamaian dan kebaikan, sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut Haedar, jika umat Islam tidak mengalami peningkatan kualitas hidup setelah Ramadhan, maka upaya membangun peradaban yang maju akan sulit terwujud. Puasa justru melatih hidup efisien, prihatin, dan hemat, yang menjadi pangkal kemajuan, termasuk dalam bidang ekonomi.
Perbedaan penetapan awal Ramadhan tahun ini kembali menunjukkan dinamika metode hisab dan rukyat yang masih berjalan berdampingan di Indonesia. Pemerintah dengan pendekatan MABIMS dan Muhammadiyah dengan kalender global masing-masing memiliki dasar ilmiah dan keputusan kelembagaan sendiri.
Dengan dua penetapan yang berbeda, umat Islam di Indonesia memasuki Ramadhan dalam suasana yang tetap menuntut kedewasaan dan kebijaksanaan. Di tengah perbedaan itu, pesan toleransi dan fokus pada substansi ibadah menjadi kunci agar Ramadhan tetap menjadi momentum memperkuat persatuan dan memperbaiki kualitas kehidupan bersama. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro