PONTIANAK POST - Pengamat hubungan internasional sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan pandangan kritis mengenai perkembangan Board of Peace (BoP) dalam unggahan di platform X pada (20/2).
Dino menilai bahwa meski BoP telah mulai bekerja, proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko.
Menurut Dino, peran Donald Trump tampak sangat dominan dalam dinamika BoP. Di sisi lain, roda aspek keamanan memang mulai bergerak dengan rencana pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan di lapangan, terutama soal demiliterisasi, masih sangat berat. Kapasitas Palestinian Security Force yang akan dilatih Yordania dan Mesir pun dinilai masih penuh tanda tanya, khususnya dalam menjaga keamanan Gaza.
AS Minim Empati Terhadap Penderitaan Gaza
Dino juga menyoroti minimnya empati dalam pidato-pidato pihak Amerika Serikat terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza selama dua tahun terakhir.
Ia bahkan mengkritik pernyataan seorang anggota eksekutif BoP yang menyinggung potensi nilai real estate dan bisnis Gaza hingga USD 150 miliar, yang dinilainya tidak sensitif terhadap nurani warga Palestina.
“Saya tidak merasakan empati dari pidato2 pihak Amerika thdp korban jiwa & penderitaan warga Gaza dlm 2 tahun terakhir, bahkan tidak disinggung. Pernyataan seorang anggota eksekutif BoP thdp potensi nilai real estate/bisnis di Gaza (ditaksir sampai $ 150 milyar) tidak sensitif thdp nurani warga Gaza,” tulis Dino.
Selain itu, Dino tidak melihat adanya rujukan memadai mengenai aspek political development Gaza dalam masa transisi. Diskursus yang muncul, menurutnya, lebih banyak berkutat pada urusan administratif.
Tata kelola dana BoP pun masih belum jelas dan berpotensi menjadi sorotan tajam ke depan. Meski demikian, ia mencatat bahwa negara-negara Islam dan mayoritas Muslim dalam BoP sejauh ini tampak kompak.
Kejelasan Status Pasukan Indonesia untuk Gaza
Dalam konteks Indonesia, Dino menekankan pentingnya kejelasan sikap pemerintah terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Ia mempertanyakan apakah pasukan Indonesia akan menggunakan blue helmet seperti misi penjaga perdamaian PBB pada umumnya. Jika tidak, hal itu akan menjadi presiden pertama dan perlu penjelasan terbuka kepada publik.
Dino mengingatkan agar Indonesia bersikap realistis terhadap keterbatasan perannya di BoP, termasuk risiko proses ini menjadi stagnan atau bahkan ambruk akibat perbedaan kepentingan dan visi para anggotanya, termasuk Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Apresiasi Sikap Prabowo soal Dana BoP, Ingatkan Komitmen Two-State Solution
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang tidak mengumumkan kontribusi dana USD 1 miliar untuk menjadi anggota permanen BoP.
Menurut Dino, Indonesia tidak perlu berambisi menjadi anggota permanen dan harus selalu memegang opsi untuk keluar jika terjadi penyelewengan misi. Kontribusi melalui pasukan penjaga perdamaian dinilainya sudah memadai.
Namun, Dino juga mencatat absennya penyebutan two-state solution atau Palestinian statehood dalam pidato Presiden Prabowo di KTT BoP.
Padahal, kedua hal tersebut merupakan posisi prinsip Indonesia. Ia berharap hal itu hanya oversight karena keterbatasan waktu berbicara.
Dino menegaskan bahwa two-state solution dan pengakuan negara Palestina harus selalu menjadi rujukan eksplisit dalam setiap pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri di forum internasional, terutama di BoP.
“Kita tidak mau BoP disalahgunakan menjadi platform untuk membungkam aspirasi Palestina,” tutup Dino. (*)
Editor : Miftahul Khair