PONTIANAK POST — Akses produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat makin terbuka lebar. Sebanyak 1.819 pos tarif ekspor dipastikan masuk ke AS dengan tarif nol persen setelah kedua negara menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance itu diteken langsung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, Kamis (19/2) waktu setempat, usai pertemuan bilateral sekitar 30 menit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh dokumen teknis ART telah dirampungkan bersama Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). “Seluruh lampiran ART diselesaikan bersama USTR. Ini murni perjanjian perdagangan dan investasi,” ujarnya dalam konferensi pers daring kemarin (20/2).
Dalam perjanjian tersebut, lanjut Airlangga, 1.819 pos tarif dari sektor pertanian dan industri diberlakukan tarif 0 persen. Produk yang memperoleh fasilitas meliputi minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.
Airlangga menegaskan, berbeda dengan ART yang diteken AS dengan negara lain, perjanjian dengan Indonesia tidak memuat klausul non-ekonomi seperti isu nuklir, Laut China Selatan, maupun pertahanan. “Murni ART kita terkait perdagangan,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, kedua negara sepakat membentuk Council of Trade and Investment sebagai forum tetap untuk membahas isu perdagangan dan investasi, termasuk penyelesaian hambatan tarif yang berpotensi mengganggu neraca dagang. Perjanjian ini ditujukan untuk memperkuat kemakmuran bersama, membangun rantai pasok yang tangguh, serta tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Airlangga menambahkan, ART akan berlaku efektif 90 hari setelah seluruh proses hukum di masing-masing negara rampung, termasuk konsultasi dengan DPR dan proses internal di AS. “Perjanjian ini juga membuka ruang penyesuaian tarif berdasarkan kesepakatan tertulis kedua pihak,” katanya.
Timbal Balik
Dalam semangat timbal balik, Indonesia juga memberikan tarif 0 persen bagi sejumlah produk pertanian asal AS, seperti gandum dan kedelai. Dengan kebijakan tersebut, harga bahan baku pangan seperti mi, tahu, dan tempe dipastikan tidak terbebani tambahan biaya impor.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa ART turut membuka peluang lanjutan kerja sama ekonomi Indonesia–AS. Di antaranya rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing, serta penjajakan impor gas dan minyak mentah dari AS dengan nilai mencapai USD 15 miliar per tahun.
Pemerintah Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman dengan Freeport-McMoRan terkait perpanjangan Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 2041–2061. “Investasi Freeport diperkirakan mencapai USD 20 miliar dalam 20 tahun ke depan dan diharapkan memperkuat penerimaan negara serta hilirisasi mineral nasional,” ucapnya.
CPO Dikirim Langsung
Fasilitas tarif nol persen dalam kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia dinilai menjadi momentum krusial bagi industri nasional untuk memperluas pasar ekspor, mengerek utilisasi produksi, sekaligus memperkokoh posisi dalam rantai pasok global.
Sejumlah sektor diproyeksikan menikmati dampak langsung dari kebijakan tersebut, antara lain tekstil dan garmen, kelapa sawit, kopi, serta komponen elektronik. Bagi industri padat karya, penurunan tarif dipandang sebagai kunci peningkatan daya saing di pasar internasional.
Khusus tekstil dan produk garmen, Amerika Serikat memberikan tarif 0 persen melalui skema tariff rate quota (TRQ). Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, kebijakan tarif nol persen harus diikuti perlindungan yang berimbang agar manfaatnya tidak hanya dinikmati sektor berbasis komoditas, tetapi juga industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja besar.
Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengingatkan, pemerintah memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri tekstil dan garmen sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. “Pasar AS tetap menjadi tujuan utama ekspor tekstil Indonesia, sehingga perlu diprioritaskan dalam strategi perdagangan,” ujarnya.
Meski peluang terbuka, pelaku usaha masih menghadapi tantangan struktural. Biaya logistik yang tinggi, harga energi, kenaikan upah, serta bunga kredit yang relatif mahal membuat biaya produksi nasional belum sepenuhnya kompetitif dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan Asia.
Sementara itu, di sektor kelapa sawit, kebijakan tarif nol persen untuk ekspor CPO dan produk turunannya melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dinilai sebagai angin segar. Kebijakan itu membuka ruang ekspor langsung ke pasar AS dalam volume yang lebih besar.
Selama ini, Indonesia mengekspor sekitar 6 juta ton CPO per tahun ke AS. Namun, hanya sekitar sepertiganya yang dikirim secara langsung. Selebihnya melewati negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, dan Italia sebelum masuk kembali ke AS sebagai barang re-ekspor.
Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menilai, kebijakan tarif nol persen berpotensi mengubah peta perdagangan global sawit. “Ini sinyal terbuka bahwa AS ingin memperkuat posisinya, sekaligus menggerus peran Eropa dalam rantai suplai sawit internasional,” pungkasnya. (agf/mim/dio)
Editor : Hanif