PONTIANAK POST - Pelantikan 29 pejabat eselon III dan IV oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bukan sekadar rotasi birokrasi, tetapi ujian keseriusan ASN dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan. Di tengah era digital dan sorotan media sosial, setiap pejabat dituntut adaptif, sigap, dan mampu membuktikan bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melantik 29 pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Pelantikan berlangsung di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (2/3) siang. Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong akibat pensiun, mutasi, maupun promosi jabatan sebelumnya.
Edi menegaskan bahwa proses pengisian jabatan tidak dilakukan secara singkat. Setiap penempatan harus melalui tahapan panjang, mulai dari pembahasan internal, pemetaan kebutuhan organisasi, hingga mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Setiap pergeseran jabatan memiliki efek domino. Satu jabatan bergeser, maka akan berpengaruh pada jabatan lainnya. Selain itu, semua penempatan harus memenuhi persyaratan minimal dan melalui sistem informasi ASN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa usulan jabatan yang sempat tertolak dalam sistem karena tidak memenuhi ketentuan teknis sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Namun seluruh proses tersebut telah melalui mekanisme dan konsultasi resmi dengan BKN.
Wali Kota menekankan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang bersifat sementara. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang dilantik bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Jabatan ini adalah amanah. Bekerjalah secara maksimal, pahami persoalan di Kota Pontianak, dan berikan kontribusi nyata,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebagian pejabat mengalami kenaikan jenjang jabatan, sementara lainnya digeser sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta untuk mendorong inovasi di perangkat daerah yang dinilai belum optimal.
Khusus bagi lurah dan camat, Edi mengingatkan bahwa mereka merupakan ujung tombak pelayanan publik karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Peran mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus responsif terhadap persoalan di lapangan.
“Jika ada kebakaran, bangunan tanpa izin, atau persoalan lingkungan seperti sampah, lurah dan camat harus menjadi pihak pertama yang mengetahui dan turun langsung ke lapangan. Koordinasi dengan RT dan RW harus diperkuat,” katanya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kemampuan adaptasi aparatur sipil negara (ASN) di era digitalisasi. Menurutnya, pejabat di lingkungan pemerintahan harus mampu bergerak cepat, baik dalam pola pikir maupun cara kerja, dengan tetap berpegang pada aturan perundang-undangan.
“Di era teknologi dan digital sekarang, ASN harus adaptif dan gerak cepat. Jangan lambat karena kita bisa tertinggal. Apalagi sekarang, belum mulai bekerja sudah bisa viral di media sosial,” sebutnya.
Ia menegaskan akan mendukung setiap inovasi dan kreativitas yang berdampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi teknis, administratif, maupun kebijakan.
Wali Kota juga mengakui bahwa Pemerintah Kota Pontianak masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun keuangan. Sementara itu, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat.
“Ini menjadi tantangan kita bersama untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang maju, sejahtera, dan membahagiakan masyarakat dengan dukungan infrastruktur yang representatif,” tutupnya. (iza/r)
Editor : Miftahul Khair