PONTIANAK POST - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, memprediksi Hari Raya Idul Fitri 2026 berpotensi tidak dirayakan secara serempak di Indonesia.
Perbedaan metode penentuan awal bulan Syawal dinilai kembali membuka kemungkinan Lebaran jatuh pada tanggal berbeda.
Meski demikian, Cholil menegaskan masyarakat tetap harus menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag).
Baca Juga: Lebaran 2026 Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Berbeda, BRIN Ungkap Penyebabnya
Muhammadiyah, PERSIS, dan NU Berpotensi Berbeda
Dalam pernyataannya, Cholil menyebut sejumlah organisasi Islam telah memiliki perhitungan masing-masing.
- Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan 20 Maret 2026.
- Persatuan Islam (PERSIS) mengumumkan Lebaran jatuh pada 21 Maret 2026 karena tidak memenuhi kriteria imkanur rukyah.
- Nahdlatul Ulama (NU) masih menunggu hasil rukyatul hilal, namun diperkirakan juga mengarah ke 21 Maret 2026.
“Sebagaimana puasanya, kayaknya lebarannya juga beda-beda kita ya,” ujar Cholil dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Hilal Belum Penuhi Kriteria
Berdasarkan perhitungan ilmu falak, kata Cholil, posisi hilal pada 20 Maret 2026 belum memenuhi syarat visibilitas di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan, ketinggian hilal tertinggi berada di Aceh, yakni hanya 2,51 derajat dengan elongasi 6,1 derajat. Padahal, kriteria imkanur rukyah mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat agar berpotensi terlihat.
Dengan kondisi tersebut, kemungkinan besar 1 Syawal jatuh pada 21 Maret 2026.
Baca Juga: PERSIS Umumkan Tanggal Idulfitri 2026, Ini Dasar Penetapan 1 Syawal 1447 H
Jangan Paksakan Keseragaman
Cholil mengingatkan agar penentuan awal Syawal benar-benar berdasarkan fakta rukyatul hilal pada 29 Ramadhan. Jika hilal tidak terlihat, maka puasa wajib disempurnakan menjadi 30 hari.
Ia juga menyoroti fenomena keinginan sebagian pihak agar Lebaran dirayakan bersamaan tanpa memperhatikan hasil pengamatan bulan.
“Kadang ada yang pengin lebaran bareng, nggak melihat bulan, bersaksi melihat bulan. Padahal yang dilihat itu kunang-kunang,” ujarnya.
Menurutnya, penetapan Idul Fitri merupakan bentuk pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan dan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan lain, termasuk politik.
“Kalau memang hilal tidak terlihat, jangan dipaksa tanggal 20. Sebaliknya, yang mau tanggal 20 juga jangan dipaksa ke 21. Kalau ingin sepakat, sepakati dulu metodenya,” tegasnya.
Publik kini menanti hasil sidang isbat Kemenag untuk memastikan kapan 1 Syawal 1447 Hijriah resmi ditetapkan pemerintah. (*)
Editor : Miftahul Khair