PONTIANAK POST - Jagat maya dihebohkan dengan rekaman video dugaan penganiayaan yang menimpa seorang konten kreator berinisial I di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Pasirkuda, Cianjur, Jawa Barat.
Insiden yang terjadi pada Selasa (14/4/2026) ini memicu reaksi keras dari netizen setelah istri korban mengunggah momen mencekam tersebut ke media sosial sambil meminta pertolongan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kapolsek Tanggeung, Iptu Budi Setia Yuda, mengonfirmasi adanya peristiwa tersebut.
Berdasarkan keterangan awal, keributan dipicu saat korban mendatangi dapur SPPG untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Korban berupaya meminta transparansi terkait kesesuaian menu dengan anggaran yang dialokasikan negara demi memastikan hak gizi masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Konten kreator masuk ke dapur untuk menanyakan atau meminta penjelasan terkait menu atau harga MBG," ujar Iptu Budi dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari laporan lapangan, Selasa (14/4).
Baca Juga: APBN Kalbar Dukung MBG hingga KUR Perumahan
Namun, upaya konfirmasi tersebut berujung buntu.
Pihak SPPG melalui seorang akuntan mengaku telah memberikan penjelasan, namun korban disebut tidak puas hingga terjadi ketegangan antara kedua belah pihak.
Situasi semakin memanas saat petugas keamanan dan polisi desa mencoba membawa korban keluar dari area dapur.
Polisi menyebut korban sempat meronta karena tetap menuntut penjelasan yang jelas.
Di sisi lain, video yang beredar memperlihatkan suasana ricuh yang diduga melibatkan tindakan fisik dari oknum pegawai setempat terhadap korban di depan istrinya yang tengah merekam kejadian tersebut.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih berupaya melakukan mediasi guna meredam konflik dan mencari titik terang atas dugaan penganiayaan ini.
Baca Juga: Tinjau MBG di SMKN 1 Sukadana, Gubernur Kalbar Tekankan Pencegahan Stunting dan Motivasi Pelajar
Belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen SPPG Pasirkuda mengenai sanksi internal bagi oknum pegawainya
Sementara masyarakat mendesak aparat untuk mengusut tuntas keterbukaan informasi publik dalam program MBG di wilayah tersebut. (*)
Editor : Budi Miank