PONTIANAK POST – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar strategi besar di balik lonjakan produksi beras nasional yang membuat Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target.
Target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil dipercepat hanya dalam satu tahun melalui transformasi menyeluruh di sektor pertanian.
Mentan Amran menegaskan capaian tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari rangkaian kebijakan strategis dari hulu hingga hilir yang dijalankan secara terintegrasi.
“Kenapa produksi kita tinggi? Kenapa stok kita tinggi? Tidak sesederhana yang kita bayangkan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2026).
Pada awal pemerintahan, sektor pertanian menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi hingga sekitar 60 persen, serta distribusi sarana produksi yang belum optimal.
Pemerintah kemudian melakukan reformasi besar-besaran yang menyasar seluruh rantai produksi pertanian, mulai dari kebijakan hingga implementasi di lapangan.
Langkah pertama dilakukan melalui reformasi kebijakan dan regulasi dengan menyederhanakan ratusan aturan serta menerbitkan sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres).
Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat produksi dan distribusi pangan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kita perbaiki mulai dari kebijakan regulasi. Sampai hari ini sudah ada 16 Perpres dan Inpres sektor pangan untuk mempermudah pertanian di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah juga memangkas 145 aturan pupuk yang sebelumnya dinilai memperlambat distribusi.
Proses yang semula membutuhkan persetujuan 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 kepala daerah kini dipangkas melalui Instruksi Presiden sehingga distribusi pupuk dapat langsung dilakukan dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan diteruskan ke petani.
Langkah kedua adalah reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton sekaligus menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen.
Kebijakan ini juga memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi melalui penggunaan KTP dan sistem distribusi yang lebih sederhana.
“Contoh pupuk, turun 20 persen. Tidak pernah terjadi sejak Republik ini merdeka. Yang kedua, volumenya kita tambah,” ungkap Amran.
Langkah ketiga dilakukan melalui realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja nonprioritas ke sektor produktif seperti irigasi, benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian.
Menurut Amran, efisiensi dilakukan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, biaya hotel, hingga renovasi kantor yang dianggap tidak mendesak.
“Kita cabut anggaran yang tidak produktif dan kita dorong ke sektor yang langsung meningkatkan produksi,” tegasnya.
Strategi berikutnya adalah intensifikasi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan tepat waktu, dan program pompanisasi.
Program pompanisasi tersebut menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan sehingga indeks pertanaman dapat meningkat hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.
Produktivitas padi pun meningkat dengan penggunaan benih unggul yang mampu menghasilkan 8 hingga 10 ton per hektare.
“Benih unggul kita belikan dan bagikan gratis kepada petani untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Pemerintah juga mengoptimalkan lahan rawa seluas sekitar 800 ribu hektare untuk mendukung peningkatan luas tanam.
Secara keseluruhan, program intensifikasi tersebut meningkatkan luas tanam hingga sekitar 1,3 juta hektare.
Langkah kelima adalah ekstensifikasi melalui program cetak sawah baru sekitar 200 ribu hektare sebagai tambahan luas baku sawah nasional.
Selain itu, pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan.
Bendungan tersebut diproyeksikan mampu melayani irigasi hingga 400 ribu hektare lahan pertanian.
Modernisasi pertanian juga menjadi fokus melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, drone, serta teknologi pertanian presisi.
Menurut Amran, penggunaan teknologi tersebut mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil produksi hingga dua kali lipat.
Kementerian Pertanian juga melakukan reformasi kelembagaan melalui evaluasi dan rotasi pejabat guna memastikan program berjalan efektif.
Sebanyak 248 pejabat dilakukan rotasi dan evaluasi, sementara ribuan izin distribusi pupuk dicabut untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Pemerintah juga melakukan intervensi pasar melalui penguatan peran Perum Bulog dalam menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram melalui skema any quality.
Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus meningkatkan cadangan beras pemerintah.
Berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan hasil nyata dengan peningkatan produksi beras nasional.
Data menunjukkan produksi beras meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen pada 2025.
Kenaikan tersebut melampaui kebutuhan domestik yang berkisar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan.
“Kalau digabung semua program itu, tambahan luas tanam sekitar 1,5 juta hektare sehingga kenaikan produksi sekitar 4 juta ton sesuai data BPS, FAO, dan USDA,” jelasnya.
Dampak lain dari kebijakan tersebut terlihat pada meningkatnya cadangan beras pemerintah.
Cadangan beras pemerintah hingga April 2026 tercatat mencapai 4,8 juta ton yang menjadi tertinggi sepanjang sejarah.
“Di Bulog dulu maksimal 2,6 juta ton, sekarang sudah 4,8 juta ton dan sebentar lagi bisa mencapai 5 juta ton,” ungkapnya.
Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat menjadi 125,35 yang merupakan level tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Sementara itu, pertumbuhan sektor pertanian tercatat mencapai 5,74 persen yang menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Pemerintah menegaskan capaian tersebut diraih tanpa melakukan impor beras medium sehingga sepenuhnya ditopang produksi dalam negeri.
“Swasembada itu ketika impor maksimal hanya 10 persen dari kebutuhan. Negara ini tidak impor beras medium, berarti swasembada sempurna,” tegasnya.
Pemerintah memastikan kondisi pangan nasional saat ini berada pada posisi aman dan akan terus diperkuat sebagai fondasi ketahanan nasional. (ars)
Tabel Infografis: Strategi Percepatan Swasembada Pangan Nasional
| No | Strategi Utama | Program/Kebijakan | Dampak Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Reformasi Regulasi | Penyederhanaan ratusan aturan dan penerbitan 16 Perpres/Inpres sektor pangan | Mempercepat koordinasi dan produksi pangan nasional |
| 2 | Reformasi Pupuk | Alokasi pupuk 9,55 juta ton, harga turun 20%, akses dengan KTP | Distribusi pupuk lebih cepat dan tepat sasaran |
| 3 | Refocusing Anggaran | Realokasi Rp3,8 triliun dari belanja nonprioritas | Pendanaan untuk irigasi, benih unggul, pompanisasi, alsintan |
| 4 | Intensifikasi Pertanian | Benih unggul, pemupukan tepat waktu, pompanisasi 500 ribu ha | Produktivitas padi naik hingga 8–10 ton/ha |
| 5 | Optimalisasi Lahan Rawa | Pengembangan sekitar 800 ribu hektare | Peningkatan luas tanam nasional |
| 6 | Cetak Sawah Baru | Ekstensifikasi sekitar 200 ribu hektare | Penambahan luas baku sawah |
| 7 | Infrastruktur Air | Pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan | Irigasi potensial hingga 400 ribu hektare |
| 8 | Modernisasi Pertanian | Penggunaan alsintan, drone, dan teknologi presisi | Biaya produksi turun hingga 50%, hasil naik hingga 100% |
| 9 | Reformasi Kelembagaan | Rotasi 248 pejabat dan penertiban izin distribusi | Tata kelola program lebih efektif |
| 10 | Intervensi Pasar | Bulog serap gabah Rp6.500/kg (skema any quality) | Harga gabah stabil dan stok beras meningkat |
Data Dampak Nasional
| Indikator | Capaian |
|---|---|
| Peningkatan Produksi Beras | +4,07 juta ton (13,29%) pada 2025 |
| Cadangan Beras Pemerintah | 4,8 juta ton (tertinggi sepanjang sejarah) |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | 125,35 (tertinggi dalam 34 tahun) |
| Pertumbuhan Sektor Pertanian | 5,74% (tertinggi dalam 25 tahun) |
| Tambahan Luas Tanam | ±1,5 juta hektare |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro