PONTIANAK POS– Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia dapat ditetapkan pada 2027. Proyek ambisius ini diproyeksikan mulai beroperasi pada 2032 guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengejar target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam hal kesiapan teknologi, regulasi, maupun pembiayaan.
"Sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap," ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4).
Airlangga menjelaskan, nuklir akan menjadi sumber energi baseload (beban dasar) yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Fokus utama saat ini adalah pengembangan teknologi Small Modular Reactor (SMR).
Kesiapan ini didukung oleh besarnya potensi cadangan bahan baku nuklir, seperti uranium dan thorium, yang tersebar di wilayah strategis, termasuk Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Berdasarkan peta jalan pemerintah, kapasitas PLTN ditargetkan mencapai 7 gigawatt (GW) pada tahun 2040.
"Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden; pertama untuk surya karena memperkuat ekosistem dalam negeri, dan kedua adalah kesiapan terkait nuklir," imbuh Airlangga.
Selain aspek teknis, pemerintah juga mulai mematangkan integrasi infrastruktur kelistrikan melalui smart grid untuk menyuplai sektor industri masa depan, seperti smelter dan data center yang membutuhkan pasokan listrik bersih dalam skala besar.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan fokus pada penguatan komunikasi publik dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui transfer teknologi guna meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap operasional energi nuklir di masa depan.
Bahan Baku Kalbar Melimpah
Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) muncul sebagai kandidat kuat lokasi pembangunan unit pertama. Berdasarkan studi teknis, Pantai Gosong di Kabupaten Bengkayang dinilai sebagai wilayah paling strategis karena memiliki stabilitas geologi yang aman dari risiko gempa bumi.
Guna mendukung rencana tersebut, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Bengkayang. Langkah ini diambil untuk memastikan aspek keamanan lingkungan dan penerimaan masyarakat terpenuhi sebelum kebijakan lokasi ditetapkan secara resmi.
Selain kesiapan lokasi, aspek bahan baku juga menjadi perhatian serius. Kementerian ESDM, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata kelola dan perizinan wilayah usaha radioaktif. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 24.112 ton cadangan uranium yang tersebar di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Pengembangan PLTN ini diproyeksikan menggunakan teknologi Small Modular Reactor (SMR) untuk menyuplai kebutuhan energi bersih sektor industri, seperti smelter dan data center. Secara bertahap, pemerintah menargetkan kapasitas nuklir nasional mencapai 7 gigawatt (GW) pada tahun 2040 sebagai bagian dari peta jalan Net Zero Emission 2060.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga mulai membuka pintu kerja sama internasional. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, melakukan pertemuan strategis dengan Duta Besar Rusia, Sergey Tolchenov, serta perwakilan Rosatom untuk menjajaki penggunaan teknologi Small Modular Reactor (SMR).
“Kami ingin memastikan Kalbar siap mengadopsi teknologi masa depan yang kompetitif sekaligus ramah lingkungan,” ujar Ria Norsan pada akhir Februari 2026 lalu.
Baca Juga: ASUS ROG Tancap Gas, Laptop Gaming AI Siap Kuasai Pasar
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Kalbar dan tim teknis dari Rusia akan melakukan studi kelayakan mendalam, sementara pemerintah pusat fokus pada penguatan komunikasi publik dan penyiapan SDM lokal melalui program beasiswa teknik nuklir. (ars/ant)
Editor : Hanif