PONTIANAK POST — Pemerintah tengah menyiapkan rencana pembangunan jaringan kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Pulau Kalimantan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat distribusi logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap penghitungan dan perencanaan.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta dilansir dari Antara pada Rabu (22/4).
Baca Juga: Prabowo Bakal Bangun Jalur Kereta Api di Kalimantan: Tekan Biaya Logistik Nasional
Ia menjelaskan, pemerintah akan membentuk komite lintas kementerian dan lembaga guna menyerap berbagai masukan sekaligus mematangkan konsep pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.
Menurutnya, komite ini juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.
AHY mengungkapkan, hingga kini Pulau Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur yang tercatat masih nol kilometer.
Baca Juga: Kajian Kereta Cepat Bandung–Surabaya Dipercepat, Menhub: Jalur dan Teknologi Masih Dikaji
Padahal, kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor mineral dan komoditas lainnya yang membutuhkan dukungan sistem transportasi yang efisien.
Ia menilai kehadiran kereta api nantinya akan membuka konektivitas lintas provinsi di Kalimantan, mencakup wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.
Selain memperlancar mobilitas, proyek ini juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik, khususnya untuk komoditas unggulan yang selama ini masih bergantung pada moda transportasi darat dan sungai.
“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute prioritas karena masih dalam tahap pembahasan lintas sektor. (*)
Editor : Miftahul Khair