PONTIANAK POST - Pemerintah mulai mengakselerasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui pengembangan aplikasi berbasis data yang ditujukan untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, sistem digital bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan akan diperluas ke 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kalau berhasil, maka akan diberlakukan secara nasional. Digitalisasi bansos ini adalah untuk membuat saluran lebih presisi agar bantuan semakin tepat sasaran,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur, awal pekan ini, dilansir dari ANTARA.
Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi dalam penyaluran bansos menjadi langkah strategis pemerintah untuk menekan kesalahan penargetan. Sistem ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui oleh Badan Pusat Statistik.
Selain itu, Kementerian Sosial menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat integrasi data, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Kami juga sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ujarnya.
Melalui digitalisasi ini, pemerintah menargetkan tingkat kesalahan penyaluran bansos dapat ditekan hingga di bawah lima persen.
Dalam implementasinya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama perangkat desa akan berperan sebagai agen pemutakhiran data sekaligus membantu masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.
Ke depan, sistem ini juga membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data penerima bansos apabila ditemukan ketidaksesuaian.
“Nanti insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang dengan digitalisasi bansos semua orang boleh mengusulkan atau menyanggah jika ada data-data yang dirasa kurang sesuai,” kata Gus Ipul.
Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme penggunaan aplikasi bansos tersebut.
“Awal-awal ini peran pendamping dan desa sangat strategis serta menentukan, bagaimana digitalisasi bansos bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. (ant)
Tabel. Digitalisasi bansos dirancang meningkatkan akurasi penyaluran bantuan melalui sistem data terpadu dan partisipasi masyarakat.
| Aspek | Informasi |
|---|---|
| Program | Digitalisasi bantuan sosial (bansos) |
| Penggagas | Kementerian Sosial |
| Tokoh | Saifullah Yusuf (Menteri Sosial / Gus Ipul) |
| Tujuan Utama | Meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima bansos |
| Sistem Data | Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) |
| Lembaga Pendukung | BPS, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemkomdigi, Kemendes |
| Lokasi Uji Coba | Kabupaten Banyuwangi |
| Tahap Lanjutan | Diterapkan di 40 kabupaten/kota |
| Target Nasional | Berlaku secara nasional jika uji coba berhasil |
| Target Error | Kesalahan penargetan di bawah 5% |
| Fitur Sistem | Masyarakat bisa usul/sanggah data penerima |
| Peran Lapangan | Pendamping PKH dan perangkat desa bantu operasional aplikasi |
| Manfaat | Penyaluran lebih presisi, transparan, dan akuntabel |