PONTIANAK POST - Di tengah lonjakan kinerja sektor pertanian nasional, pemerintah mengingatkan satu hal penting: program tidak boleh berhenti di meja kebijakan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) turun langsung mengawal hingga benar-benar dirasakan petani di lapangan.
Penegasan itu disampaikan saat capaian sektor pertanian menunjukkan tren menggembirakan.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk pertama kalinya menembus lebih dari 5 juta ton. Produksi beras nasional pada 2025 juga meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen.
Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125,35—tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Sektor pertanian pun tumbuh 5,74 persen, menjadi capaian tertinggi dalam 25 tahun.
Di tengah angka-angka positif tersebut, Sudaryono—yang akrab disapa Mas Dar—menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, petani, dan HKTI sebagai penghubung utama di lapangan.
“Ini bukti kerja bersama. Pemerintah hadir, petani bekerja, dan HKTI ikut mengawal. Hasilnya nyata, stok pangan kita kuat,” ujar Sudaryono dalam peringatan HUT ke-53 HKTI di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4).
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar merancang program, melainkan memastikan implementasinya tepat sasaran.
Karena itu, peran HKTI dinilai krusial sebagai pengawas sekaligus penyambung suara petani.
“HKTI harus jadi mata, telinga, dan corong pemerintah. Program tidak boleh berhenti di atas kertas, harus dirasakan langsung oleh petani,” tegasnya.
Sudaryono juga menyoroti pentingnya konsolidasi internal HKTI yang kini dinilai semakin solid tanpa dualisme kepengurusan.
Kondisi ini menjadi modal besar untuk menggerakkan sektor pertanian secara lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah.
“Hari ini HKTI sudah bersatu. Ini kekuatan besar untuk menggerakkan sektor pertanian dari pusat sampai daerah,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Fokus diarahkan pada percepatan perbaikan irigasi, penyederhanaan distribusi pupuk, serta menjaga harga gabah dan jagung tetap menguntungkan petani.
“Kita pastikan pupuk tersedia, distribusi dipermudah, dan harga tetap berpihak pada petani,” jelasnya.
Upaya peningkatan produksi dalam negeri juga terus didorong guna menekan ketergantungan terhadap impor pangan.
Bahkan, beberapa komoditas strategis seperti telur dan daging ayam disebut telah mencapai kondisi swasembada.
“Kita optimistis produksi dalam negeri terus meningkat dan ketergantungan impor makin ditekan,” ujarnya.
Pada akhirnya, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi petani sebagai aktor utama dalam ketahanan pangan nasional.
“Tidak ada petani yang kita tinggalkan. Ini kerja bersama untuk memastikan pertanian Indonesia semakin kuat dan berdaulat,” pungkasnya. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro