PONTIANAK POST – Apindo menilai penciptaan lapangan kerja saja belum cukup untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan nasional. Dunia usaha membutuhkan iklim usaha yang kondusif agar investasi terus tumbuh, industri berkembang, dan mampu menciptakan pekerjaan yang produktif, berkualitas, serta berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, upaya menekan pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya dimulai dari penyelesaian persoalan di hulu, bukan hanya ketika gelombang PHK sudah terjadi.
Menurut Shinta, PHK merupakan konsekuensi dari berbagai persoalan yang telah lama membebani dunia usaha, mulai dari regulasi yang belum efisien hingga tingginya biaya operasional.
"Kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki persoalan hulunya. Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja," ujarnya, Rabu (5/8).
Ia menegaskan, tanpa pembenahan iklim investasi, upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan akan sulit memberikan hasil yang berkelanjutan.
Pengangguran Usia Muda Masih Mendominasi
Apindo mencatat tantangan ketenagakerjaan semakin kompleks karena sekitar 67 persen pengangguran berasal dari kelompok usia muda yang didominasi Generasi Z.
Di sisi lain, hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal dengan tingkat kepastian pendapatan yang relatif rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja yang tersedia.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Apindo mendorong pemerintah mempercepat pembenahan ekosistem usaha.
