PONTIANAK POST - Pembangunan jalur kereta api di atas lahan gambut dinilai bukan hal mustahil karena sejumlah negara di dunia telah lebih dulu menerapkannya untuk kebutuhan logistik, industri, hingga transportasi publik.
Fakta itu memperkuat pandangan akademisi bahwa hambatan utama pembangunan rel kereta di Kalimantan bukan semata persoalan teknis, melainkan kepastian kebijakan dan keberanian pembangunan.
Sejumlah negara seperti Rusia, Finlandia, Swedia, Irlandia, hingga Latvia tercatat memiliki jalur kereta yang melintasi kawasan rawa dan lahan gambut.
Baca Juga: Soal Rel Kereta Api Kalimantan, Akademisi Bantah Hambatan Lahan Gambut
Negara-Negara Ini Sudah Bangun Rel di Atas Gambut
Dihimpun Pontianak Post dari berbagai sumber, di Rusia, jalur kereta sempit atau narrow-gauge railway dibangun di kawasan rawa untuk mengangkut hasil industri gambut dan pekerja.
Finlandia dan Swedia juga memiliki jalur rel yang melintasi kawasan boreal dan lahan basah di wilayah utara negara mereka.
Sementara Irlandia sejak lama mengembangkan jaringan peat railway untuk mendukung eksploitasi gambut sebagai sumber energi.
Latvia bahkan masih mempertahankan jalur rel gambut di kawasan Baloži sebagai bagian dari pelestarian sejarah transportasi.
Keberadaan jaringan tersebut menunjukkan pembangunan rel di atas tanah gambut dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan rekayasa konstruksi yang tepat.
Teknologi Rekayasa Sudah Dikembangkan
Kajian ilmiah berjudul Field Performance of a Peat Railway Subgrade Reinforced with Helical Screw Piles juga menunjukkan teknologi stabilisasi tanah gambut terus dikembangkan.
Penelitian itu membahas penggunaan tiang pancang ulir atau helical screw piles untuk mengurangi deformasi rel di kawasan gambut.
Dalam penelitian tersebut, jalur rel dipantau menggunakan sensor tekanan, kamera kecepatan tinggi, dan alat pengukur pergerakan tanah.
Baca Juga: Prabowo Prioritaskan Kereta Api Kalimantan, Menteri AHY Lapor Perkembangan Proyek ke Presiden
Hasil penelitian menunjukkan teknologi stabilisasi tanah terus mengalami penyempurnaan meski masih menghadapi tantangan teknis terkait distribusi beban dan perubahan tekanan tanah.
Kajian itu memperlihatkan bahwa persoalan lahan gambut lebih banyak berkaitan dengan metode konstruksi dan biaya, bukan ketidakmungkinan pembangunan.
Kalimantan Dinilai Punya Peluang Besar
Pengamat tata kota dan akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT., sebelumnya menilai Kalimantan memiliki peluang besar mengembangkan transportasi kereta api secara bertahap.
Wilayah dengan tanah keras dan gambut dangkal disebut dapat diprioritaskan lebih dahulu sebelum memasuki kawasan gambut tebal.
Baca Juga: B50 Kini Diuji Coba di Kereta Api: Siap-siap, Revolusi Energi Indonesia Dimulai Juli
Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis dibanding terus menunda pembangunan tanpa roadmap yang jelas.
Selain mendukung konektivitas, pembangunan rel kereta api juga diyakini mampu mempercepat pertumbuhan kawasan industri dan pelabuhan di Kalimantan.
Proyek Kereta Api Kalimantan 2.772 Kilometer Masuk Prioritas
Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer. Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana pembangunan masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan matang lintas kementerian.
Baca Juga: Ambisi Besar Kereta Api Kalimantan, Proyek 2.772 Km Siap Dorong Hilirisasi dan Efisiensi Distribusi
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Jakarta.
Pemerintah juga akan membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan kembali diposisikan sebagai kawasan strategis nasional setelah pembangunan IKN. (*)