PONTIANAK POST -Pencanangan pemerintah pusat membangun jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer ternyata bukan isapan jempol belaka. Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah bergerak cepat menuju itu.
Pemprov Kaltara membuka peluang membangun jaringan kereta api setelah PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) menawarkan investasi senilai Rp20 hingga Rp25 triliun tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi antara Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang dan jajaran PT INTRA di Kantor Badan Penghubung Kalimantan Utara, Jakarta, Selasa (21/4).
Seperti dikutip dari laman resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kaltara, Direktur Utama PT INTRA Rully Noviandar memaparkan proyek jaringan kereta api yang diproyeksikan menghubungkan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara hingga kawasan perbatasan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain memperkuat konektivitas, proyek tersebut diperkirakan membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Kereta Api Dinilai Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Zainal A. Paliwang menyambut positif rencana investasi tersebut karena dinilai mampu mempercepat pembangunan daerah.
“Saya bersyukur PT INTRA akan berinvestasi membangun jaringan kereta api di Kaltara,” ujar Zainal seperti dikutip Diskominfo Kaltara.
“Mudah-mudahan akan berdampak positif bagi masyarakat Kaltara pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya,” lanjutnya.
Terhubung dengan IKN, Brunei dan Malaysia
Menurut Zainal, kehadiran jalur kereta api dapat mengubah akses transportasi dan distribusi logistik di wilayah Kalimantan Utara yang selama ini masih terbatas.
Jaringan tersebut juga dirancang terhubung dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga memperkuat posisi strategis Kaltara di kawasan utara Pulau Kalimantan.
Masterplan Sudah Masuk Tahap Kajian Teknis
Rencana pembangunan kereta api di Kaltara sebenarnya telah disusun sejak 2015 dan masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Rahman Putrayani mengatakan masterplan proyek telah melalui tahap Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).
“Masterplan tersebut sudah masuk tahap FS dan DED dengan sejumlah koridor yang akan dibangun,” kata Rahman dikutip dari laman Diskominfo Kaltara.
Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara tengah memperbarui dokumen perencanaan agar sesuai dengan kondisi terbaru.
Sementara itu, draft kerja sama antara pemerintah daerah dan investor masih dalam proses kajian hukum.
Kaltara Ingin Penandatanganan Digelar di Tanjung Selor
Gubernur Zainal berharap penandatanganan nota kesepahaman dapat dilakukan langsung di Tanjung Selor sebagai simbol dimulainya proyek strategis tersebut.
Baca Juga: Kalteng Desak Kepastian Proyek Kereta Api Lintas Kalimantan
Ia juga mengundang PT INTRA datang ke ibu kota Kalimantan Utara setelah proses kajian kerja sama selesai dilakukan.
“Kita lanjutkan penandatanganan di Bumi Benuanta,” ujar Zainal.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan, Wakil Bupati Malinau, perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung, serta sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah terkait.
Pertemuan itu menjadi sinyal kuat bahwa proyek kereta api di Kalimantan Utara mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju realisasi pembangunan.
Baca Juga: Negara-Negara ini Sukses Bangun Rel Kereta Api di Lahan Gambut, Kalimantan Selanjutnya
Proyek Kereta Api Kalimantan 2.772 Kilometer Masuk Prioritas
Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer. Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
AHY mengatakan rencana pembangunan masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan matang lintas kementerian.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Jakarta.
Baca Juga: Soal Rel Kereta Api Kalimantan, Akademisi Bantah Hambatan Lahan Gambut
Pemerintah juga akan membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan kembali diposisikan sebagai kawasan strategis nasional setelah pembangunan IKN. (*)