PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan rencana pembangunan jaringan kereta api di wilayah Kaltara tidak menggunakan dana APBD maupun APBN karena seluruh pembiayaan akan ditanggung investor swasta.
Kepala Bapperida Kaltara Bertius mengatakan proyek tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat yang mendorong pembangunan kereta api dilakukan melalui investasi swasta di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Sesuai arahan pemerintah pusat dalam Pra Musrenbangnas, pembangunan kereta api murni menggunakan investasi swasta,” kata Bertius di Tanjung Selor, Sabtu, dikutip dari Antara, Sabtu (2/5)
Menurut Bertius, pembangunan jaringan kereta api dinilai menjadi solusi mempercepat konektivitas antarwilayah di Kalimantan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.
Fokus Tekan Biaya Logistik dan Konektivitas
Pemprov Kaltara menilai kehadiran kereta api akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Bertius menyebut biaya logistik berpotensi lebih murah jika konektivitas antardaerah semakin baik.
“Tujuan dibangunnya jaringan kereta api pasti untuk menekan biaya transportasi barang dan orang,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan rel kereta api juga lebih cepat dibandingkan pembangunan jalan baru yang membutuhkan waktu panjang dan biaya besar.
Menurutnya, proyek perkeretaapian menjadi pendekatan strategis pemerintah untuk membuka akses wilayah luar Jawa yang belum memiliki moda transportasi kereta api.
PT INTRA Jadi Investor yang Berminat
Bertius mengungkapkan perusahaan swasta PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) telah memaparkan rencana investasi pembangunan jalur kereta api kepada Gubernur Kaltara dan DPRD Kaltara.
“Tentu kita tunggu proses berikutnya,” kata Bertius.
Ia menegaskan Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD telah menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
Sebelumnya, PT INTRA menawarkan investasi pembangunan jaringan kereta api dengan nilai mencapai Rp20–25 triliun.
Rencana jalur tersebut diproyeksikan menghubungkan sejumlah wilayah di Kaltara hingga terhubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kaltara Ingin Terhubung hingga Malaysia dan Brunei
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang membenarkan pihaknya telah menerima audiensi PT INTRA terkait pembangunan jalur kereta api di Kaltara.
“Insya Allah investor kereta api akan masuk di Kaltara,” ujar Zainal dikutip dari sumber yang sama.
Ia berharap proyek tersebut mampu menghubungkan seluruh wilayah Kaltara dengan IKN di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Negara-Negara ini Sukses Bangun Rel Kereta Api di Lahan Gambut, Kalimantan Selanjutnya
Tidak hanya itu, Zainal juga berharap jaringan kereta api ke depan dapat terkoneksi dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan hingga Malaysia dan Brunei Darussalam.
Harapan tersebut dinilai menjadi langkah besar bagi Kaltara untuk memperkuat posisi strategisnya sebagai kawasan perbatasan dan pintu konektivitas baru di Kalimantan.
AHY Dorong Konektivitas Kalimantan
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan konektivitas di Kalimantan tidak cukup hanya mengandalkan jalan darat dan jalan tol.
Menurut AHY, Indonesia membutuhkan integrasi moda transportasi laut, udara, dan kereta api agar pembangunan nasional tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
Baca Juga: Kalteng Desak Kepastian Proyek Kereta Api Lintas Kalimantan
“Pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” ujar AHY dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dalam agenda pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Baca Juga: Soal Rel Kereta Api Kalimantan, Akademisi Bantah Hambatan Lahan Gambut
AHY mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan matang lintas kementerian sebelum proyek dijalankan. (*)
Editor : Efprizan