PONTIANAK POST - Rencana pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan kembali masuk kajian strategis setelah proyek Kereta Api Borneo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang pernah digadang-gadang bernilai puluhan triliun rupiah gagal terealisasi akibat mundurnya investor Rusia, JSC Russian Railways (RZD).
Proyek yang sempat ditandai dengan peletakan batu pertama itu tidak menunjukkan perkembangan konstruksi signifikan hingga akhirnya ditinggalkan investor meski telah berjalan sekitar tujuh tahun sejak groundbreaking.
Dikutip dari ibukotakini, Meski proyek sebelumnya gagal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap melanjutkan perencanaan jaringan perkeretaapian jangka panjang melalui kajian ulang Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur (RIPK) pada 2023.
Tentunya, hal itu sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Baca Juga: Blueprint Sudah Ada, Proyek Kereta Api Kalteng Belum Temukan Investor
Berdasarkan dokumen RIPK 2023 yang dikutip dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, jaringan kereta api yang direncanakan hingga 2050 mencapai 2.489,58 kilometer yang terdiri atas 1.469,17 kilometer jalur nasional dan 1.020,41 kilometer jalur provinsi.
Jaringan tersebut dirancang untuk melayani angkutan penumpang dan barang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, konektivitas wilayah, pariwisata, hingga kepentingan nasional.
Tiga Tahap Pengembangan
Tahap prioritas utama difokuskan pada pembangunan jalur kereta api untuk mengangkut batu bara dan berbagai komoditas sumber daya alam lainnya guna membuka akses pasar serta meningkatkan nilai ekonomi kawasan.
Dalam tahap ini, proyek-proyek yang dinilai layak secara ekonomi direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar pendanaan lebih efisien dan berkelanjutan.
Baca Juga: Mantan Gubernur Kalbar Dukung Kereta Api Lintas Kalimantan, Minta Kelayakan Dikaji Matang
Tahap prioritas kedua menitikberatkan pada pengembangan jaringan logistik Trans Kalimantan yang terintegrasi dengan sistem jalan raya untuk memperkuat rantai pasok antarwilayah.
Selain mendukung distribusi barang, jaringan tersebut juga disiapkan sebagai alternatif transportasi penumpang yang lebih cepat, aman, dan efisien.
Dukungan bagi IKN dan Logistik
Pada tahap ketiga, pemerintah menargetkan terbentuknya jaringan Trans Kalimantan Railway yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Kalimantan secara menyeluruh.
Pengembangan ini diarahkan untuk memperluas aksesibilitas masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan dan konektivitas antardaerah.
Baca Juga: Kereta Api Kalimantan Berpotensi Ubah Wajah Pulau Borneo, Pihak Sarawak Mendukung Penuh
Wakil Ketua Apindo Kaltim, Reza Fadhillah Dja’far, mengatakan kehadiran jalur kereta api bukan hanya mendukung transportasi barang dan penumpang, tetapi juga menjadi fondasi penting pemerataan ekonomi nasional.
“Kereta api akan membawa dampak luas, bukan hanya bagi sektor industri dan logistik, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan di Kalimantan,” ujar Reza sebagaimana dikutip dari laman Apindo Kaltim, Minggu (19/10/2025).
Menurut Reza, urgensi pembangunan kereta api di Kalimantan semakin meningkat seiring beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, keberadaan jaringan rel akan menjadi tulang punggung baru transportasi yang mendukung industrialisasi hijau dan efisiensi logistik nasional.
“Kalimantan tidak bisa terus bergantung pada truk dan kapal sungai. Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, investasi meningkat, dan pembangunan akan lebih merata,” tegasnya.
Investor Rusia Telah Hengkang
JSC Russian Railways atau RZD merupakan perusahaan operator dan pengembang infrastruktur kereta api milik Pemerintah Rusia yang seluruh sahamnya dimiliki negara.
Pada dekade 2010-an, perusahaan tersebut pernah merencanakan investasi lebih dari Rp24 triliun hingga Rp53,3 triliun untuk pembangunan jaringan rel kereta api di Kalimantan Timur.
Namun, proyek tersebut tidak berlanjut dan investor Rusia resmi meninggalkan investasi tersebut tanpa adanya jaringan rel yang beroperasi.Kondisi itu menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan perkeretaapian di Kalimantan membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat, kepastian investasi, serta perencanaan jangka panjang agar proyek strategis tidak kembali terhenti di tengah jalan.
Baca Juga: Bukan Sekadar Transportasi, Ini 7 Jalur Kereta Api Paling Indah yang Wajib Dicoba di Indonesia
AHY Dorong Konektivitas Kalimantan Tidak Hanya Jalan Tol
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan konektivitas di Kalimantan tidak cukup hanya mengandalkan jalan darat dan jalan tol.Menurut AHY, Indonesia membutuhkan integrasi moda transportasi laut, udara, dan kereta api agar pembangunan nasional tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
“Pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” ujar AHY dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dalam agenda pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer sebagai bagian dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
AHY mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan matang lintas kementerian sebelum proyek dijalankan. (*)