Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

Pemerintah Percepat Kereta Api Kalimantan, Kalbar Terancam Jadi Penonton Jika SDM Tak Disiapkan

Khoiril Arif Ya'qob • Senin, 8 Juni 2026 | 13:36 WIB
Ilustrasi jika di Kalbar sudah ada jalur kereta api. (Dok JAWA POS)
Ilustrasi jika di Kalbar sudah ada jalur kereta api. (Dok JAWA POS)

PONTIANAK POST - Pemerintah kembali mempercepat pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagaimana dilaporkan Pontianak Post (5/6), menyebut pengembangan jaringan rel di Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antardaerah, menekan biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Namun di tengah ambisi membangun jaringan kereta api lintas pulau tersebut, muncul satu persoalan yang jarang dibahas, yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Negara Lain Sudah Bangun Kereta Api di Lahan Gambut, Tantangan Terbesar Kalbar Ternyata Bukan di Tanahnya

Hingga saat ini, Kalimantan Barat belum memiliki perguruan tinggi atau sekolah khusus perkeretaapian.

Sementara kebutuhan tenaga ahli di sektor tersebut diperkirakan sangat besar apabila proyek Trans Kalimantan benar-benar masuk tahap konstruksi dan operasional.

Indonesia Butuh 80 Ribu SDM Perkeretaapian hingga 2030

Data resmi Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun, menyebutkan bahwa dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), Indonesia membutuhkan sekitar 80.460 sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian hingga tahun 2030.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.720 tenaga regulator dan 78.740 tenaga operator yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemeriksaan hingga perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian.

Baca Juga: Kereta Trans Sumatra Siap Dibangun, Biaya Rp350 Triliun Tak Pakai APBN

Besarnya kebutuhan SDM tersebut menjadi salah satu dasar penting pengembangan pendidikan vokasi perkeretaapian di Indonesia.

PPI Madiun sendiri dibentuk sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan tenaga profesional yang mampu mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Bukan Hanya Masinis

Sejauh ini, masyarakat kerap mengaitkan sektor perkeretaapian dengan profesi masinis atau petugas stasiun.

Nyatanya, kebutuhan SDM di industri perkeretaapian jauh lebih luas. Berdasarkan informasi resmi PPI Madiun, pendidikan perkeretaapian mencakup bidang bangunan dan jalur perkeretaapian, teknologi elektro perkeretaapian, teknologi mekanika perkeretaapian, serta manajemen transportasi perkeretaapian.

Tenaga di bidang bangunan dan jalur perkeretaapian dibutuhkan untuk pembangunan, pemeriksaan, dan pemeliharaan rel serta infrastruktur pendukung.

Sementara itu, tenaga elektro berperan dalam sistem persinyalan, telekomunikasi, dan pengendalian operasi kereta api yang menjadi bagian penting dari keselamatan perjalanan.

Baca Juga: Berangkat ke Saint Petersburg, Menko AHY Buka Peluang Wujudkan Kereta Api Kalimantan Lewat Kerja Sama Rusia

Di sisi lain, tenaga mekanika bertugas menangani perawatan lokomotif dan rangkaian kereta, sedangkan bidang manajemen transportasi berfokus pada pengelolaan operasional, pelayanan, dan lalu lintas perjalanan kereta api.

Tantangan Kalimantan

Persoalan SDM menjadi semakin penting karena Kalimantan hingga kini belum memiliki jaringan kereta api antarkota yang beroperasi.

Berbeda dengan Jawa dan Sumatera yang telah memiliki ekosistem perkeretaapian selama puluhan tahun, Kalimantan masih berada pada tahap perencanaan dan pengembangan.

Bahkan proyek Kereta Api Borneo yang sempat dirancang sepanjang 203 kilometer di Kalimantan Timur akhirnya batal setelah investor utama asal Rusia mengundurkan diri.

Baca Juga: Giliran Sarawak Nyatakan Siap Realisasikan Kereta Api Trans-Borneo, Se-Pulau Kalimantan Bakalan Terhubung

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin, menyatakan surat pengunduran diri investor Russian Railways telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada 2020. Informasi tersebut disampaikan Antara (4/3/2022) dan kemudian dikutip berbagai media nasional.

Kini pemerintah kembali menghidupkan agenda pembangunan kereta api di Kalimantan. Menurut laporan Pontianak Post, percepatan pengembangan jaringan rel di Kalimantan menjadi bagian dari visi memperkuat konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan di luar Jawa.

Kalbar Berpotensi Jadi Penonton?

Bila proyek Trans Kalimantan benar-benar berjalan, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan meningkat mulai dari tahap survei trase, pembangunan rel, pemasangan sistem persinyalan, hingga operasional kereta api.

Sisi lain, belum adanya lembaga pendidikan khusus perkeretaapian di Kalimantan Barat berpotensi membuat daerah ini bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah yang telah lebih dahulu memiliki kompetensi di sektor tersebut.

Karena itu, selain membangun rel dan stasiun, tantangan lain yang perlu dipikirkan sejak sekarang adalah menyiapkan SDM lokal agar dapat mengambil peran dalam proyek strategis tersebut.

Sebab ketika kereta api akhirnya melintas di Pulau Kalimantan, yang dibutuhkan bukan hanya lokomotif dan gerbong.

Baca Juga: AHY Percepat Kereta Api Trans Kalimantan, WIKA Beton Siap Dukung demi Konektivitas Indonesia

Yang tidak kalah penting adalah ribuan tenaga ahli yang mampu membangun, mengoperasikan, dan menjaga sistem transportasi itu tetap berjalan. (*)

Editor : Miftahul Khair
#konektivitas Kalimantan #kereta api kalimantan #politeknik perkeretaapian indonesia #sumber daya manusia