PONTIANAK POST - Rancangan bangun Kereta Api Trans Kalimantan tidak hanya berbicara tentang rel, stasiun, dan lokomotif.
Di belakang proyek juga terdapat kebutuhan besar akan tenaga kerja yang berpotensi membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Kalimantan.
Peluang Besar di Balik Jalur Kereta
Dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), hingga tahun 2030 Indonesia membutuhkan sekitar 80.460 sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian yang terdiri dari 1.720 tenaga regulator dan 78.740 tenaga operator.
Baca Juga: Sudah di Moskow, AHY Tawarkan Rusia Garap Kereta Api Trans-Kalimantan
Angka tersebut mencakup kebutuhan perencana, pemeriksa, perawat, penguji, inspektur, auditor, hingga operator perkeretaapian.
Besarnya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) tersebut berkaitan dengan rencana pengembangan jaringan kereta api nasional yang terus diperluas ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan.
Kereta Api Butuh Beragam Profesi
Apabila proyek Kereta Api Trans Kalimantan memasuki tahap pembangunan, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya terbatas pada masinis. Pada fase perencanaan dibutuhkan tenaga survei, pemetaan, geologi, lingkungan, dan perencanaan transportasi.
Setelah konstruksi dimulai, kebutuhan bergerak ke operator alat berat, teknisi konstruksi, teknisi jalur rel, hingga pengawas proyek.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Kereta Api Kalimantan, Kalbar Terancam Jadi Penonton Jika SDM Tak Disiapkan
Ketika jalur mulai beroperasi, kebutuhan SDM menjadi lebih kompleks lagi. Sistem perkeretaapian modern memerlukan masinis, asisten masinis, pengatur perjalanan kereta api (PPKA), petugas perlintasan, pemeriksa prasarana, teknisi sinyal, teknisi telekomunikasi, serta tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana.
Gambaran profesi tersebut terlihat dari data sertifikasi SDM perkeretaapian yang dilakukan Kementerian Perhubungan.
Sertifikasi Jadi Kunci Kompetensi
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan sedikitnya 14.974 SDM perkeretaapian telah memiliki sertifikat kompetensi.
Dari jumlah itu terdapat 4.553 masinis, 2.003 asisten masinis, 3.713 pengatur perjalanan kereta api (PPKA), 3.406 penjaga perlintasan, dan 974 tenaga pemeriksa prasarana.
Tingginya kebutuhan tenaga terampil membuat pemerintah terus memperkuat sistem sertifikasi profesi di bidang perkeretaapian. Bahkan pada 2024 Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru mengenai persyaratan, kualifikasi, dan sertifikasi asesor SDM perkeretaapian.
Baca Juga: Sebelum Trans Kalimantan, Kalsel Lebih Dulu Punya Jalur Kereta Api
Jangan Sampai Jadi Penonton
Bagi Kalimantan Barat, kebutuhan tersebut dapat menjadi peluang besar. Lulusan teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, informatika, geografi, manajemen, hingga lulusan SMK teknik berpotensi mengisi berbagai posisi yang dibutuhkan dalam industri perkeretaapian.
Namun peluang itu hanya bisa dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan standar industri.
Maka dari itu, bila proyek Kereta Api Trans Kalimantan benar-benar direalisasikan, tantangan Kalbar bukan sekadar menunggu rel dibangun.
Tantangan sesungguhnya adalah menyiapkan SDM lokal agar tidak hanya menjadi penonton ketika ribuan peluang kerja baru mulai terbuka. (*)
Editor : Miftahul Khair