PONTIANAK POST - Boleh jadi, harapan besar yang muncul di balik rencana pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan adalah turunnya harga barang di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Dengan logika sederhana, jika distribusi menjadi lebih lancar dan kapasitas angkut meningkat, biaya logistik berpotensi ditekan sehingga harga barang yang dibayar masyarakat juga bisa lebih rendah.
Namun, benarkah kehadiran kereta api otomatis membuat harga barang lebih murah?
Baca Juga: Sebelum Trans Kalimantan, Kalsel Lebih Dulu Punya Jalur Kereta Api
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) Kalimantan Barat pada 2025, menunjukkan persoalan harga di pedalaman tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga dipengaruhi kondisi geografis, aksesibilitas, dan panjangnya rantai distribusi.
Harga Barang di Pedalaman Lebih Mahal
Data BPS menunjukkan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki IKK sebesar 114,39 tertinggi di Kalimantan Barat.
Sebagai perbandingan, Kota Pontianak memiliki IKK 101,06. Semakin tinggi nilai IKK, semakin mahal biaya menghadirkan material, alat berat, dan jasa konstruksi ke suatu daerah.
Kabupaten Sintang dan Melawi juga mencatat nilai IKK yang lebih tinggi dibanding Pontianak. Kondisi itu menunjukkan wilayah pedalaman masih menghadapi biaya pengadaan barang dan jasa yang relatif lebih mahal dibanding kawasan pesisir yang memiliki akses transportasi lebih baik.
Baca Juga: Pengamat Transportasi Untan: Kereta Api Kalbar Masih Realistis, Tantangannya Bukan Dana Semata
Lebih lanjut, IKK merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan harga barang dan jasa konstruksi suatu kabupaten atau kota dibanding kota acuan nasional. Penghitungannya menggunakan data harga material konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.
Bagaimana Peran Kereta Api?
Pemerintah terus mendorong pengembangan jaringan perkeretaapian nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan distribusi barang antardaerah.
Kalimantan termasuk wilayah yang masuk dalam agenda pengembangan jaringan transportasi masa depan.
Dalam sistem logistik modern, kereta api memiliki keunggulan karena mampu mengangkut barang dalam volume besar dalam satu perjalanan. Karena itu, moda transportasi ini banyak digunakan untuk mendukung distribusi komoditas dan barang massal di berbagai negara.
Jika suatu saat jalur kereta api terhubung dengan pelabuhan, kawasan industri, dan pusat distribusi di Kalimantan, maka harusnya barang berpotensi menjadi lebih efisien dibanding kondisi saat ini yang masih didominasi angkutan jalan raya.
Baca Juga: Pengamat Transportasi Untan: Kereta Api Kalbar Masih Realistis, Tantangannya Bukan Dana Semata
Harga Belum Tentu Langsung Turun
Walau begitu, harga barang yang dibayar konsumen tidak hanya ditentukan oleh biaya transportasi utama. Setelah barang tiba di titik distribusi, masih terdapat biaya bongkar muat, penyimpanan, distribusi lanjutan, hingga margin perdagangan yang ikut membentuk harga akhir.
Detailnya begini, sekalipun kereta api mampu menekan sebagian biaya logistik, manfaat tersebut belum tentu langsung diterjemahkan menjadi penurunan harga yang signifikan di tingkat konsumen.
Terlebih, sebagian besar wilayah pedalaman Kalbar masih memerlukan perjalanan darat cukup panjang dari titik distribusi menuju desa atau kecamatan tujuan.
Manfaat yang Lebih Realistis
Dalam jangka pendek, manfaat yang lebih realistis dari kehadiran kereta api kemungkinan bukan langsung menurunkan harga barang, melainkan meningkatkan efisiensi dan kepastian distribusi.
Baca Juga: Akhirnya Tender Masterplan Rampung, Kereta Api Kalimantan Masuk Tahap Baru
Barang dapat diangkut dalam jumlah lebih besar dan jadwal yang lebih teratur sehingga risiko gangguan pasokan dapat dikurangi.
Bagi wilayah pedalaman, kestabilan pasokan merupakan faktor penting. Ketika distribusi terganggu, masyarakat tidak hanya menghadapi harga yang lebih mahal, tetapi juga risiko kelangkaan barang tertentu.
Hingga saat ini, sepanjang penelusuran penulis, belum tersedia kajian yang secara spesifik menghitung berapa persen harga barang di pedalaman Kalimantan Barat dapat turun apabila Kereta Api Trans Kalimantan beroperasi.
Karena itu, setiap klaim mengenai penurunan harga masih bersifat proyeksi dan memerlukan kajian lebih lanjut.
Dari data resmi BPS yang terlihat adalah adanya kesenjangan tingkat kemahalan antara wilayah pesisir dan pedalaman Kalbar.
Jika kereta api benar-benar terbangun dan terintegrasi dengan jaringan distribusi yang baik, peluang untuk menekan sebagian biaya logistik memang terbuka.
Namun apakah dampaknya cukup besar untuk membuat harga barang jauh lebih murah? jawabannya, tentu masih menunggu bukti real di lapangan. (*)
Editor : Miftahul Khair