PONTIANAK POST - Pemerintah memastikan program cetak sawah di Papua tidak dilakukan dengan membuka kawasan hutan lindung maupun hutan masyarakat. Lahan yang digunakan disebut berasal dari area di luar kawasan hutan yang selama puluhan tahun tidak produktif atau menjadi lahan tidur.
Wakil Bupati Sorong, Sutejo, menegaskan bahwa persepsi yang menyebut program ini merambah hutan adalah tidak tepat. Ia menyebut lahan yang dipakai justru merupakan bekas kawasan pertanian dan lahan transmigrasi yang lama tidak tergarap akibat kerusakan infrastruktur irigasi.
“Ini bukan hutan yang dilindungi dan bukan hutan masyarakat. Ini adalah daerah di luar hutan dan lahan-lahan yang tidur selama ini,” ujar Sutejo dalam Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua Tahun 2026 bersama Menteri Pertanian di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sutejo menjelaskan sebagian wilayah pengembangan sawah di Sorong sebenarnya memiliki sejarah panjang sebagai kawasan pertanian aktif. Namun, kerusakan jaringan irigasi membuat ribuan hektare lahan tidak lagi dapat digarap secara optimal.
Menurutnya, dari sekitar 12.000 hektare target pengembangan, tahap awal yang masuk skema e-katalog tahun ini mencapai sekitar 3.000 hektare.
“Dulu memang tempatnya sawah karena daerah transmigrasi. Karena irigasi banyak rusak, sampai sekarang yang aktif hanya sekitar 200 hektare,” jelasnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan pangan di Papua tidak dilakukan dengan membuka hutan secara masif. Ia menyebut lahan yang digarap merupakan rawa dan lahan milik masyarakat.
“Papua 60.000 itu punya rakyat, rawa, bukan hutan,” kata Amran.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan BUMN, negara, maupun swasta dalam penguasaan lahan tersebut. Seluruhnya merupakan tanah masyarakat setempat yang dikelola untuk kepentingan pangan.
“Semua punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Di balik program cetak sawah ini, pemerintah daerah melihat peluang kebangkitan ekonomi masyarakat lokal. Selain padi, Sorong juga didorong mengembangkan komoditas lain seperti kakao, ubi, dan sagu yang selama ini menjadi sumber pangan tradisional.
Sutejo menyebut Sorong pernah menjadi sentra kakao di Papua yang kini perlu dihidupkan kembali sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa.
“Kami mohon dukungan untuk pengembangan kakao, ubi, dan sagu. Sagu adalah makanan utama masyarakat,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya berfokus pada produksi padi, tetapi juga harus memperkuat pangan berbasis lokal.
Komoditas seperti sagu, ubi jalar, dan ubi kayu disebut memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus identitas budaya masyarakat Papua.
“Kearifan lokal, tanaman-tanaman lokal harus diperhatikan,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari petani Sorong Selatan, Otto Saman, yang menyebut program pemerintah mulai membawa perubahan di wilayahnya yang selama ini sulit dijangkau pembangunan.
Ia mengatakan akses pangan lebih mudah dan harga kebutuhan mulai stabil.
“Program ini sudah sampai ke daerah kami. Ada kemajuan, harga-harga juga lebih murah. Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah,” ujarnya.
Melalui program cetak sawah di Papua, pemerintah berupaya menghidupkan kembali lahan-lahan tidur yang selama ini tidak produktif tanpa menyentuh kawasan hutan lindung.
Di tengah tantangan infrastruktur dan geografis, program ini menjadi simbol harapan baru bagi petani Papua untuk kembali mengolah tanah mereka, memperkuat ketahanan pangan, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro