PONTIANAK POST – Gelombang aksi mahasiswa berlangsung di sejumlah daerah pada Selasa (17/6/2026). Di Surabaya, Malang, hingga Yogyakarta, ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain menyoroti program pemerintah, massa juga mengangkat isu ekonomi, hukum, dan tata kelola pemerintahan.
Di Surabaya, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi sekitar pukul 13.00 WIB. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program MBG dan KDMP.
Ketua BEM Unair M. Rizqi Senja Virawan mengatakan evaluasi diperlukan agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Menurut dia, temuan Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG menjadi salah satu dasar tuntutan mahasiswa.
Selain itu, peserta aksi juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Aksi yang turut diikuti sejumlah elemen masyarakat itu berlangsung sekitar 3,5 jam. Massa secara bertahap membubarkan diri pada pukul 16.30 WIB.
Data BGN menunjukkan program MBG telah menjangkau lebih dari 61,9 juta penerima manfaat hingga Mei 2026 atau sekitar 74,8 persen dari target 82,9 juta penerima nasional. Program tersebut didukung sekitar 28.390 SPPG, dengan 15.735 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah menyatakan pengawasan terus diperkuat melalui sertifikasi, mekanisme pengaduan publik, dan kerja sama dengan Kejaksaan Agung guna menjaga akuntabilitas program.
Di Kota Malang, mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi di depan Balai Kota sekitar pukul 13.20 WIB. Dalam demonstrasi tersebut, mereka menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah.
Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain revisi Undang-Undang TNI dan Polri, evaluasi program MBG, serta percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Situasi sempat memanas sekitar pukul 14.00 WIB ketika sejumlah peserta aksi membakar ban dan meminta perwakilan DPRD Kota Malang menemui massa demonstran.
Ketua BEM Universitas Negeri Malang (UM) Maulana Nazil Al Haq mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum, politik, dan lingkungan hidup.
Menurut dia, mahasiswa berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat serta memperkuat prinsip keadilan dalam penyelenggaraan negara.
Juru Bicara Aliansi Malang Bergerak sekaligus Ketua BEM UM, Maulana Nazil Al Haq, mengatakan mahasiswa akan terus mengawal tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan. Menurut dia, seluruh fraksi di DPRD Kota Malang telah menyatakan kesediaan menerima dan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. "Untuk tuntutan, saya rasa massa aksi puas karena semua fraksi bersepakat untuk menyuarakan ini ke pusat," ujar Nazil. Namun, ia menilai sebagian jawaban yang disampaikan dalam forum diskusi masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan yang diangkat mahasiswa.
Massa kemudian membubarkan diri setelah perwakilan fraksi DPRD Kota Malang menemui peserta aksi dan menyatakan komitmen untuk menerima serta meneruskan sembilan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Perwakilan DPRD Kota Malang yang menemui massa menyatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada DPR RI sesuai kewenangan lembaga legislatif daerah. Komitmen tersebut menjadi salah satu alasan massa mengakhiri aksi secara tertib setelah dialog berlangsung.
Aksi mahasiswa juga berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus.
Massa membawa spanduk berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan menyampaikan delapan tuntutan. Aksi berlangsung sebagai bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa terkait berbagai isu nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Meski berlangsung di daerah berbeda, demonstrasi di Surabaya, Malang, dan Yogyakarta memperlihatkan kesamaan pesan. Mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan publik serta memastikan program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah menyatakan tuntutan evaluasi MBG akan ditindaklanjuti melalui pembenahan tata kelola program. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh tanpa menghentikan program yang sudah berjalan sesuai prosedur. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan KDMP tetap dilanjutkan sebagai program penguatan ekonomi desa dengan target puluhan ribu koperasi beroperasi sepanjang 2026. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro