PONTIANAK POST – Pemerintah memperkirakan langkah efisiensi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa menghemat Rp12 triliun,” kata Qodari dilansir Antara, Rabu (17/6).
Menurutnya, penghematan tersebut berasal dari berbagai langkah perbaikan tata kelola program, termasuk moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, evaluasi insentif, serta penyesuaian sasaran penerima manfaat.
Baca Juga: Gelombang Aksi Mahasiswa Turun ke Jalan Kian Meluas, Tuntut Evaluasi MBG dan KDMP
Pemerintah Fokus pada Kelompok Paling Membutuhkan
Qodari menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, implementasi program akan diarahkan lebih fokus kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Langkah tersebut sejalan dengan hasil evaluasi BGN yang tengah melakukan penyusunan ulang penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran dan efisien.
BGN Evaluasi Insentif dan Jumlah SPPG
Selain penyesuaian sasaran penerima manfaat, pemerintah juga akan mengevaluasi sejumlah aspek teknis pelaksanaan program.
Beberapa poin yang akan dikaji meliputi besaran insentif, jumlah SPPG yang dibutuhkan, serta optimalisasi distribusi manfaat kepada kelompok rentan.
Qodari mengatakan kajian komprehensif dari BGN akan dilakukan selama masa libur sekolah untuk memastikan implementasi program pada tahun berikutnya berjalan lebih efektif.
“Fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,” ujarnya.
Anggaran MBG 2026 Dipangkas Menjadi Rp268 Triliun
Sebelumnya pemerintah telah menurunkan pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam APBN Tahun Anggaran 2026.
Alokasi anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp335 triliun dikurangi menjadi Rp268 triliun setelah dilakukan evaluasi kebutuhan dan efektivitas program.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa fokus baru program akan menempatkan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini sebagai kelompok prioritas utama penerima manfaat.
Sementara itu, siswa SMA, khususnya yang berasal dari keluarga mampu, berpotensi tidak lagi menjadi sasaran utama program bantuan makan bergizi.
Baca Juga: Anggaran MBG Rp268 Triliun Berpotensi Berkurang, Pemerintah Temukan Pembengkakan 6.877 Titik Dapur
Jumlah SPPG Melebihi Target Awal
Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 11 Juni 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah SPPG yang direncanakan telah melampaui target awal pemerintah.
Target semula sekitar 21.000 titik SPPG kini meningkat menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik di atas rencana awal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola agar pembangunan infrastruktur program tetap efisien dan sesuai kebutuhan lapangan.
Efisiensi Diharapkan Tingkatkan Efektivitas Program
Pemerintah menegaskan efisiensi yang dilakukan bukan bertujuan mengurangi kualitas layanan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui penyesuaian penerima manfaat, evaluasi jumlah SPPG, serta penguatan layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Program MBG diharapkan tetap menjadi instrumen penting dalam upaya menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Data terbaru BGN menunjukkan Program MBG telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat hingga akhir Mei 2026 yang dilayani melalui sekitar 29.670 SPPG di berbagai daerah.
Jumlah tersebut meningkat dibanding awal tahun 2026 yang berada di kisaran 59–61 juta penerima manfaat.
Pemerintah menargetkan cakupan program terus diperluas hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2026, mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pengadaan Motor Listrik MBG Rp1 Triliun Sudah Dibayar, Ribuan Unit Ternyata Masih Tahap Perakitan
Dari sisi fiskal, anggaran Program MBG dalam APBN 2026 yang telah direvisi menjadi Rp268 triliun menjadikan BGN sebagai lembaga dengan alokasi anggaran terbesar di luar pos Bendahara Umum Negara.
Dengan total belanja pemerintah pusat sekitar Rp3.149,47 triliun, anggaran MBG setara dengan sekitar 8,5 persen dari total belanja pemerintah pusat. Besarnya porsi anggaran tersebut menunjukkan bahwa program peningkatan gizi masyarakat menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam strategi pembangunan sumber daya manusia dan penurunan stunting nasional.*
Editor : Uray Ronald