PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk menekan angka stunting nasional mendapat sorotan setelah hasil kajian menunjukkan distribusi fasilitas pendukung program belum sepenuhnya menjangkau daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Temuan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap sejumlah wilayah dengan prevalensi stunting paling tinggi justru memperoleh alokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan insentif yang jauh lebih rendah dibanding daerah dengan tingkat stunting lebih rendah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang berada di wilayah paling rentan. Di sejumlah daerah, keterbatasan fasilitas berpotensi memengaruhi akses penerima manfaat terhadap layanan pemenuhan gizi yang menjadi tujuan utama program.
Berdasarkan analisis CELIOS, Papua Pegunungan yang memiliki prevalensi stunting sekitar 40 persen diperkirakan hanya memiliki 13 unit SPPG sepanjang 2026. Sebaliknya, Jawa Barat yang mencatat prevalensi stunting sekitar 15,9 persen diproyeksikan memiliki 6.357 unit SPPG.
Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah menilai distribusi fasilitas dan insentif MBG saat ini belum sepenuhnya selaras dengan peta kerentanan stunting nasional.
“Jawa Barat diperkirakan menerima insentif harian SPPG hampir 490 kali lebih besar dibanding Papua Pegunungan yang memiliki prevalensi tengkes mencapai 40 persen,” kata Isnawati, Jumat (19/6).
Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program untuk menurunkan stunting dengan pola distribusi fasilitas di lapangan.
CELIOS mencatat kapasitas SPPG sepanjang 2026 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain Jawa Barat dengan 6.357 unit, Jawa Tengah diperkirakan memiliki 4.335 unit dan Jawa Timur sekitar 4.032 unit.
Sebaliknya, sejumlah daerah dengan angka stunting tinggi memiliki kapasitas yang jauh lebih terbatas. Papua Tengah diperkirakan hanya memiliki 33 unit SPPG, sedangkan Sulawesi Barat sekitar 177 unit.
Bagi keluarga di wilayah dengan akses layanan terbatas, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan layanan gizi. Padahal daerah-daerah tersebut termasuk kawasan yang selama ini menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya kerawanan pangan.
Ketimpangan juga terlihat dari proyeksi penyerapan anggaran. Dengan asumsi insentif harian sebesar Rp6 juta per unit SPPG sejak 17 Juni hingga akhir Desember 2026, Jawa Barat diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp5,61 triliun.
Sementara itu, Papua Pegunungan hanya diproyeksikan menerima sekitar Rp11,5 miliar.
Menurut Isnawati, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain induk MBG agar alokasi anggaran lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang menghadapi risiko gizi paling tinggi.
“Fokuskan anggaran pada kelompok ekonomi yang paling rentan. Rencana BGN memanfaatkan dapur dan kantin sekolah di wilayah 3T serta menggandeng dana CSR swasta patut diapresiasi, namun perbaikan regulasi alokasi tetap menjadi hal utama,” ujarnya.
Di tengah sorotan terhadap distribusi program, pemerintah juga sedang menyelesaikan persoalan tata kelola pendanaan MBG.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya menemukan surat edaran yang diterbitkan pejabat lama Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyatakan seluruh dana hibah MBG tidak dikenakan pajak.
Menurut Bimo, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena penetapan objek pajak harus mengacu pada undang-undang yang berlaku.
“Ada surat edaran dari kepala BGN lama yang menetapkan bahwa seluruh hibah MBG tidak kena pajak. Padahal, untuk menetapkan barang kena dan tidak kena pajak harus berdasarkan undang-undang,” ujarnya.
Kementerian Keuangan dan BGN kini berkoordinasi untuk menyelaraskan aturan agar tidak menimbulkan persoalan kepatuhan perpajakan di kemudian hari.
Kritik terhadap pelaksanaan MBG juga datang dari kalangan mahasiswa. Sekitar 600 mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, dan Universitas Dian Nusantara menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Kamis (19/6).
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dhenni Ribowo mengatakan mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG.
“Kondisi saat ini adalah cerminan bagaimana bobroknya pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Dhenni.
Mahasiswa menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga memperoleh respons dari pemerintah.
Program MBG dirancang sebagai salah satu instrumen utama pemerintah untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, ketepatan distribusi fasilitas, anggaran, dan penerima manfaat menjadi faktor penting untuk memastikan anak-anak di daerah paling rentan memperoleh akses gizi yang memadai. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro