PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk menekan angka stunting nasional mendapat sorotan setelah hasil kajian menunjukkan distribusi fasilitas pendukung program belum sepenuhnya menjangkau daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Temuan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap sejumlah wilayah dengan prevalensi stunting paling tinggi justru memperoleh alokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan insentif yang jauh lebih rendah dibanding daerah dengan tingkat stunting lebih rendah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang berada di wilayah paling rentan. Di sejumlah daerah, keterbatasan fasilitas berpotensi memengaruhi akses penerima manfaat terhadap layanan pemenuhan gizi yang menjadi tujuan utama program.
Berdasarkan analisis CELIOS, Papua Pegunungan yang memiliki prevalensi stunting sekitar 40 persen diperkirakan hanya memiliki 13 unit SPPG sepanjang 2026. Sebaliknya, Jawa Barat yang mencatat prevalensi stunting sekitar 15,9 persen diproyeksikan memiliki 6.357 unit SPPG.
Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah menilai distribusi fasilitas dan insentif MBG saat ini belum sepenuhnya selaras dengan peta kerentanan stunting nasional.
“Jawa Barat diperkirakan menerima insentif harian SPPG hampir 490 kali lebih besar dibanding Papua Pegunungan yang memiliki prevalensi tengkes mencapai 40 persen,” kata Isnawati, Jumat (19/6).
Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program untuk menurunkan stunting dengan pola distribusi fasilitas di lapangan.
CELIOS mencatat kapasitas SPPG sepanjang 2026 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain Jawa Barat dengan 6.357 unit, Jawa Tengah diperkirakan memiliki 4.335 unit dan Jawa Timur sekitar 4.032 unit.
Sebaliknya, sejumlah daerah dengan angka stunting tinggi memiliki kapasitas yang jauh lebih terbatas. Papua Tengah diperkirakan hanya memiliki 33 unit SPPG, sedangkan Sulawesi Barat sekitar 177 unit.
Bagi keluarga di wilayah dengan akses layanan terbatas, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan layanan gizi. Padahal daerah-daerah tersebut termasuk kawasan yang selama ini menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya kerawanan pangan.
Ketimpangan juga terlihat dari proyeksi penyerapan anggaran. Dengan asumsi insentif harian sebesar Rp6 juta per unit SPPG sejak 17 Juni hingga akhir Desember 2026, Jawa Barat diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp5,61 triliun.
