PONTIANAK POST – Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil kembali terjadi di sejumlah daerah pada Senin (22/6/2026). Di Surabaya, Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan. Sementara di Jakarta, sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok reforma agraria menyuarakan tuntutan terkait konflik lahan, evaluasi program pemerintah, hingga perlindungan terhadap petani.
Aksi yang berlangsung di dua kota tersebut memperlihatkan beragam aspirasi masyarakat. Sebagian massa menuntut perubahan kebijakan, sementara kelompok lainnya menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat Desak Prabowo-Gibran Mundur
Ratusan massa Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur. Para peserta mengenakan atribut serba hitam sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini.
Secara bergantian, perwakilan massa menyampaikan orasi yang menilai pemerintahan Prabowo-Gibran gagal menjalankan mandat konstitusi.
Juru bicara Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, Miftakhur Rohmah, menyebut aksi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Kami menuntut Prabowo-Gibran turun dari takhta dan mendesak segera dibentuknya pemerintahan transisi. Saatnya koalisi masyarakat sipil merapatkan barisan untuk melakukan konsolidasi nasional,” ujarnya.
Sembilan Poin Kritik terhadap Pemerintah
Menurut Miftakhur, terdapat sembilan persoalan yang menjadi dasar tuntutan massa. Di antaranya krisis legitimasi dan etika konstitusional, penyempitan ruang sipil akibat represi aparat, memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga persoalan lingkungan hidup dan konflik ruang hidup masyarakat adat.
Ia menilai supremasi hukum saat ini mengalami kemunduran dan ruang demokrasi semakin menyempit.
Aksi di Jakarta Soroti Konflik Agraria dan Program Pemerintah
Di Jakarta, Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi di kawasan DPR/MPR RI.
Massa menyoroti konflik agraria, pencabutan izin lahan, serta meminta evaluasi sejumlah program pemerintah.
Komando Nasional KNARA, Wahida Baharudin, mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap petani yang terlibat konflik agraria.
“Bebaskan segera para petani yang saat ini ditahan, hentikan seluruh proses hukum, serta cabut status tersangka terhadap mereka,” katanya.
Aksi Simbolik Pengecoran Diri Warnai Demonstrasi
Selain menyampaikan orasi, sebagian peserta aksi melakukan pengecoran diri sebagai bentuk protes terhadap dugaan perampasan lahan dan alih fungsi tanah yang mereka alami.
Aksi simbolik tersebut dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap konflik agraria yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang adil.
PB HMI Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
Pengurus Besar HMI juga menggelar aksi bertajuk “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran” di kawasan DPR.
Ketua Umum PB HMI Muhammad Shofiyullah Cokro mengatakan aksi dilakukan secara serentak di ratusan titik pada 22 hingga 24 Juni 2026.
Dari kawasan Gelora Bung Karno, massa bergerak menuju Senayan sambil menyuarakan berbagai tuntutan. Mereka meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), perombakan kabinet berdasarkan kompetensi, serta penghentian program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Suara Berbeda Muncul di Kawasan Monas
Di tengah gelombang kritik terhadap pemerintah, kelompok masyarakat lain menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta.
Mereka justru menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Massa menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perlu terus dilanjutkan.
Perbedaan aspirasi yang muncul dalam berbagai aksi tersebut menunjukkan ruang demokrasi yang masih menjadi sarana masyarakat menyampaikan harapan, kritik, dan dukungan terhadap arah kebijakan negara.
Gelombang aksi di Surabaya dan Jakarta mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu, mulai dari demokrasi, konflik agraria, hingga program kesejahteraan masyarakat.
Di tengah beragam tuntutan yang disuarakan, respons pemerintah terhadap aspirasi tersebut menjadi hal yang dinantikan berbagai pihak. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro