PONTIANAK POST – Pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Barat. Bukan hanya soal program pemerintah daerah yang berpotensi tertunda, kepastian pembayaran gaji kini ikut menjadi perhatian.
Bagi sebagian PPPK, gaji bukan sekadar angka dalam slip penghasilan. Uang tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga, mulai dari belanja harian, pendidikan anak, hingga kewajiban lainnya.
Di Kota Pontianak, seorang PPPK paruh waktu, Pipit, mengatakan pembayaran gaji yang diterimanya sejauh ini masih berjalan baik. Namun, kondisi anggaran daerah membuat kekhawatiran lain muncul, terutama mengenai keberlanjutan status dan kontrak kerja.
“Sekarang pembayaran gaji PPPK paruh waktu masih berjalan baik. Tapi memang ada kekhawatiran terkait status PPPK paruh waktu ini. Takutnya di akhir tahun nanti teman-teman PPPK paruh waktu tidak lagi diperpanjang,” ujar Pipit kepada Pontianak Post, Jumat (14/8).
Bagi PPPK, persoalan pembayaran gaji memiliki dampak langsung terhadap kehidupan keluarga. Ketika penghasilan terlambat diterima, sejumlah kebutuhan yang biasanya dibayar dari gaji ikut terdampak.
Pipit mengatakan keterlambatan pembayaran gaji menjadi salah satu kekhawatiran yang dirasakan rekan-rekannya. Kekhawatiran tersebut semakin besar ketika sejumlah daerah di Kalbar mulai menghadapi tekanan fiskal.
“Soal gaji yang tidak terbayarkan memang menjadi momok menakutkan oleh teman-teman PPPK dan PPPK paruh waktu,” katanya.
Pemangkasan TKD Menambah Tekanan Daerah
Pemangkasan transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus menghitung kembali kemampuan keuangannya. Berbagai kewajiban tetap harus dibayarkan ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mempertahankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengelolaan anggaran menjadi semakin ketat.
