PONTIANAK POST — Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, hingga Korea Selatan, dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2032 sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju net zero emission.
Pernyataan itu disampaikan Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani dalam Diskusi Panel “American Leadership in Clean Nuclear Strategy” di @america Jakarta, Selasa (tanggal tidak disebutkan dalam sumber). Dalam 100 kata pertama ini, kata kunci utama pengembangan PLTN Indonesia 2032 menjadi fokus kebijakan energi baru yang sedang dipercepat pemerintah.
Strategi Bebas Aktif dalam Teknologi Nuklir
Menurut Inten, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi dasar dalam memilih mitra teknologi nuklir. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai teknologi dari negara maju tanpa terikat satu blok tertentu.
“Menurut kami di Dewan Energi Nasional mengembangkan nuklir dengan berbagai teknologi dari negara-negara yang maju itu lebih baik,” ujarnya, Selasa (23/6) dilansir dari ANTARA.
DEN juga menyebut PLN telah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk studi awal pengembangan PLTN di Indonesia.
SMR Jadi Opsi Utama Pembangkit Nuklir Indonesia
Pemerintah menargetkan kapasitas PLTN mencapai 500 megawatt pada tahap awal pembangunan yang dimulai sekitar 2032, sebagaimana tercantum dalam RUPTL 2025–2034. Sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan menjadi prioritas awal implementasi.
Teknologi Small Modular Reactor (SMR) dipilih karena dinilai lebih aman, fleksibel, dan cocok untuk wilayah kepulauan Indonesia. Namun, teknologi ini masih dalam tahap pengembangan di sejumlah negara dan sebagian proyek baru akan beroperasi komersial sekitar 2029.
Risiko Investasi dan Pertimbangan Geopolitik
Meski lebih efisien dibanding pembangkit berbahan bakar minyak seperti High Speed Diesel (HSD), SMR memiliki tantangan berupa biaya investasi tinggi dan keterbatasan teknologi yang belum sepenuhnya matang.
Selain itu, aspek geopolitik juga menjadi perhatian karena teknologi nuklir dikuasai oleh negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Indonesia menegaskan tetap memilih teknologi yang sudah terbukti (proven technology) untuk meminimalkan risiko operasional.
Rusia Dorong PLTN Terapung di Indonesia
Perusahaan nuklir Rusia Rosatom menawarkan kerja sama pembangunan PLTN terapung di Indonesia. Model ini dinilai cocok untuk wilayah kepulauan yang sulit dijangkau jaringan listrik daratan.
Rosatom saat ini mengoperasikan PLTN terapung Akademik Lomonosov di Pelabuhan Pevek, Rusia, dengan kapasitas sekitar 70 megawatt untuk wilayah terpencil.
Direktur Utama Rosatom Alexey Likhachev menyebut Indonesia memiliki minat besar terhadap pengembangan energi nuklir dalam transisi energi.
“Pengalaman luas Rusia di bidang ini menjadi landasan kuat kerja sama,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan terpisah.
Transfer Teknologi Jadi Syarat Utama
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kerja sama PLTN harus mencakup transfer teknologi, penguatan SDM, serta peningkatan kapasitas industri nasional.
Selain sektor energi, Rosatom juga menawarkan kerja sama di bidang pendidikan, riset, manufaktur aditif, dan kedokteran nuklir.
Kalimantan Barat dan Bangka Belitung Masuk Kandidat Lokasi
Kalimantan Barat dan Bangka Belitung muncul sebagai kandidat utama lokasi pembangunan PLTN di Indonesia. Pemerintah menargetkan keputusan final lokasi pada 2027.
Kabupaten Melawi di Kalimantan Barat tercatat memiliki potensi uranium sekitar 24.112–26.000 ton berdasarkan data BRIN yang melanjutkan eksplorasi BATAN.
Potensi tersebut menjadikan Kalbar salah satu wilayah strategis dalam peta energi nuklir nasional.
Pantai Gosong Bengkayang Jadi Opsi
Pantai Gosong di Kabupaten Bengkayang disebut sebagai salah satu kandidat lokasi karena dinilai memiliki stabilitas geologi yang relatif aman dari risiko gempa.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah disiapkan untuk menilai aspek keselamatan dan penerimaan masyarakat.
Dampak Ekonomi dan Tantangan Sosial
Pemerintah menilai pembangunan PLTN dapat memperkuat pasokan listrik untuk industri besar seperti smelter dan pusat data. Energi nuklir juga diproyeksikan menjadi penopang utama transisi energi menuju net zero emission 2060.
Namun, tantangan utama masih berada pada kesiapan sumber daya manusia, regulasi keselamatan, dan penerimaan publik terhadap energi nuklir.
Kebutuhan Edukasi Publik dan SDM Nuklir
Pemerintah menekankan pentingnya sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai energi nuklir. Program pelatihan dan beasiswa teknik nuklir juga mulai disiapkan untuk mendukung operasional PLTN di masa depan.
Dengan masuknya Kalimantan Barat dalam peta energi nasional, Indonesia tengah memasuki fase baru transisi energi. PLTN diproyeksikan menjadi sumber listrik stabil yang melengkapi energi terbarukan lain dalam sistem ketenagalistrikan masa depan.
Meski peluangnya besar, realisasi proyek ini tetap bergantung pada kesiapan teknologi, pembiayaan, dan kepercayaan publik terhadap keamanan energi nuklir. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro