PONTIANAK POST- Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum Adkasi Siswanto mengatakan kebijakan tersebut berhasil menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras di masyarakat.
"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," kata Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan jajaran Adkasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Siswanto, yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Blora, mengatakan kebijakan penyerapan gabah dengan HPP Rp6.500 per kilogram menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memberikan kepastian harga dan keuntungan bagi petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.
Menurutnya, berbagai laporan dari daerah menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani setelah pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, menyederhanakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, serta menjalankan berbagai program peningkatan produksi pertanian.
Ia mengungkapkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri perwakilan dari 10 provinsi juga menunjukkan banyak perkembangan positif di sektor pertanian.
"Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.
Selain menjaga harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang dinilai semakin memudahkan petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau.
"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi," jelasnya.
Adkasi menilai berbagai kebijakan pemerintah turut meningkatkan optimisme masyarakat terhadap sektor pertanian. Di sejumlah daerah, minat generasi muda untuk kembali menggeluti usaha tani mulai meningkat karena sektor tersebut dinilai memiliki prospek ekonomi yang semakin baik.
"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional," kata Siswanto.
Dalam pertemuan tersebut, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, di antaranya pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit. Menurut Siswanto, forum dialog antara Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah menjadi sarana penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah.
"Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Adkasi turut mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah sehingga mendorong tumbuhnya minat masyarakat mengembangkan usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.
Amran memastikan seluruh masukan yang disampaikan Adkasi akan menjadi bahan penyempurnaan program pembangunan sektor pertanian. Ia menegaskan keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, petani, dan pelaku usaha.
Menurutnya, target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memperkuat produksi, distribusi, dan pengembangan sektor pertanian nasional.
Amran menambahkan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga agar petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi yang lebih efisien, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas