PONTIANAK POST - Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menyatakan menolak penyelesaian melalui restorative justice (RJ). Sikap tersebut disampaikan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7).
Dokter Tifa juga memilih mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa setelah berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya. Keputusan itu disampaikan langsung di hadapan majelis hakim.
"Berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat, pertama saya tidak akan melakukan Restorative Justice," kata dokter Tifa di ruang sidang.
Majelis Hakim Jelaskan Opsi Hukum bagi Terdakwa
Sebelum terdakwa menyampaikan sikapnya, Hakim Ketua Christina Endarwati menjelaskan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang memberikan peluang penyelesaian melalui perdamaian dengan Jokowi terhadap sejumlah pasal yang ancaman pidananya di bawah lima tahun.
Selain itu, majelis hakim menerangkan bahwa terdakwa memiliki pilihan lain, yakni mengakui dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Ayat (1) atau Pasal 206 Ayat (1), maupun mengajukan perlawanan terhadap dakwaan.
Suasana Sidang Sempat Diwarnai Sorakan Pengunjung
Penjelasan majelis hakim mengenai opsi hukum sempat memicu reaksi dari sejumlah pengunjung sidang. Sorakan terdengar di dalam ruang persidangan ketika hakim menyampaikan pilihan yang tersedia bagi terdakwa.
Setelah diberi kesempatan kembali berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Dokter Tifa memilih menyampaikan sikap hukumnya secara langsung kepada majelis hakim.
Melihat situasi tersebut, Hakim Christina Endarwati segera mengingatkan seluruh pengunjung agar menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung.
"Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Hormati juga terdakwa yang sedang menyampaikan haknya di persidangan," ujar hakim dikutip dari Antara.
Dokter Tifa Pilih Melawan Dakwaan dan Tolak Plea Bargain
Setelah suasana kembali kondusif, dokter Tifa menegaskan sikap hukumnya. Ia menyatakan tidak akan menempuh mekanisme restorative justice, memilih mengajukan perlawanan terhadap dakwaan, serta menolak mekanisme plea bargain.
Dalam persidangan dijelaskan bahwa plea bargain merupakan sikap terdakwa yang secara sukarela mengakui kesalahan atas dakwaan yang diajukan.
Majelis hakim kemudian mengonfirmasi keputusan tersebut dan meminta tim penasihat hukum dokter Tifa menyampaikan waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan perlawanan terhadap dakwaan jaksa.
Dakwaan Jaksa terhadap Dokter Tifa
Jaksa mendakwa dokter Tifa dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai dakwaan alternatif, jaksa menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP.
Selain itu, jaksa juga mengajukan dua dakwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1). Kedua dakwaan tersebut dijunctokan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 126 ayat (1) KUHP.*
Editor : Uray Ronald