PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyuarakan keresahan kota-kota di Kalimantan terkait beban fiskal daerah yang semakin berat dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7) malam. Menurutnya, daerah dituntut meningkatkan pelayanan publik, tetapi tidak didukung kapasitas fiskal yang memadai.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” kata Edi.
Sebagai Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan, Edi menegaskan bahwa aspirasi tersebut mewakili kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan yang membutuhkan dukungan kebijakan lebih berpihak dari pemerintah pusat.
Transfer Keuangan Dinilai Belum Mencerminkan Kondisi Daerah
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah perlunya keadilan dalam alokasi Transfer Keuangan Daerah pada APBN. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, tingkat kebutuhan pelayanan, dan karakteristik masing-masing kota.
Menurut Edi, pemerintah kota selama ini menghadapi tuntutan pelayanan yang terus meningkat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar. Namun, ruang fiskal yang tersedia justru terbatas.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” ujarnya.
Dana Bagi Hasil dan Pembiayaan Kesehatan Perlu Dievaluasi
Komwil V APEKSI juga mendorong penguatan Dana Bagi Hasil, pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Edi, perhitungan anggaran perlu memperhatikan indeks kemahalan konstruksi, tekanan urbanisasi, dan besarnya beban pelayanan perkotaan.
Isu kesehatan turut menjadi perhatian. Pemerintah pusat diminta meninjau ulang skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai berpotensi menambah beban fiskal pemerintah daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” jelasnya.
Batas Belanja Pegawai dan PPPK Dinilai Berpotensi Menekan APBD
Kota-kota di Kalimantan juga meminta evaluasi terhadap kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang direncanakan berlaku mulai 2027.
Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah, terutama terkait struktur aparatur dan konsekuensi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pembangunan IKN Harus Memberi Manfaat bagi Seluruh Kalimantan
Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Edi menegaskan bahwa manfaat pembangunan nasional tidak boleh hanya dirasakan wilayah penyangga langsung.
Menurutnya, seluruh kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistem IKN melalui penguatan konektivitas, logistik, tenaga kerja, dan sektor ekonomi.
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Komwil V APEKSI mendorong percepatan pembangunan jalan Trans-Kalimantan, kajian pembangunan jalan tol dan jaringan kereta api, peningkatan rute penerbangan, serta perluasan jaringan telekomunikasi.
Selain itu, pemerintah pusat juga diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan dan memastikan distribusi energi sesuai kebutuhan daerah.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkas Edi.
Tantangan Perkotaan Kian Besar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya penguatan konektivitas dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun kota-kota yang tangguh, modern, dan produktif di tengah tantangan urbanisasi yang kian kompleks. Pesan tersebut disampaikan AHY saat menutup XVIII APEKSI 2026 di Ballroom Grand Aston Medan, Kamis (2/7).
Menurut AHY, kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin besar, mulai dari meningkatnya kebutuhan kawasan permukiman akibat arus urbanisasi, persoalan transportasi yang memicu kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial.
“Tantangan yang dihadapi kota-kota saat ini semakin besar. Mulai dari derasnya arus urbanisasi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan kawasan permukiman, persoalan transportasi yang memicu kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial. Semua itu harus kita jawab dengan solusi yang nyata,” ujarnya.
AHY menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah perlu terus diperkuat agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai potensi masing-masing daerah.
Menurutnya, konektivitas yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya kota-kota yang lebih modern, aman, nyaman, dan produktif.
“Kami ingin membangun konektivitas antarwilayah yang semakin baik. Dengan infrastruktur yang semakin terintegrasi, kita dapat menghadirkan kota yang lebih modern, maju, aman, nyaman, sekaligus produktif,” katanya.
AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja, meningkatnya daya beli, serta perputaran ekonomi di daerah.
Selain pembangunan fisik, AHY menekankan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perkotaan. Menurutnya, pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi aplikatif dibutuhkan agar setiap kebijakan pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pendekatan saintifik, riset, inovasi, serta teknologi yang aplikatif sangat diperlukan dalam pembangunan kota agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal,” ujarnya.
AHY juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan. Ia menegaskan pembangunan kota tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal,” katanya.
Di akhir sambutannya, AHY berharap APEKSI terus menjadi wadah bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro