PONTIANAK POST - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga pendidik. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat kekurangan sekitar 90 ribu guru agama.
Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi agar operasional sekolah berjalan optimal di berbagai daerah.
Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, M. Munir, mengatakan penyediaan guru agama menjadi tanggung jawab Kemenag meski Sekolah Rakyat dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Karena itu, Kemenag mulai memetakan berbagai potensi kendala dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
Baca Juga: Sekolah Rakyat di Pontianak Ditarget Mulai Beroperasi pada Tahun Ini
Kemenag Petakan Kebutuhan Guru Agama
Munir menjelaskan pemetaan dilakukan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat tetap berjalan efektif meskipun menghadapi keterbatasan tenaga pengajar. Menurutnya, kualitas guru tetap menjadi perhatian utama.
Guru agama, kata dia, tidak hanya dituntut menguasai materi keagamaan, tetapi juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Kompetensi tersebut dinilai penting untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, santun, dan memiliki wawasan kebangsaan.
"Kami di Kemenag memetakan potensi persoalan dalam pengisian guru agama di SR," kata Munir di Bogor, Sabtu (4/7).
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang Belum Rampung, Pemkot Siapkan Sekolah Alternatif bagi Siswa
Kekurangan Mencapai 90 Ribu Orang
Kemenag mengakui kebutuhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) hingga kini masih jauh dari ideal. Berdasarkan data internal, Indonesia masih kekurangan sekitar 90 ribu guru agama.
"Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kami menunjukkan terdapat kekurangan sekitar 90 ribu guru," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pemerintah terus memperluas pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sekolah Rakyat Dibangun untuk Anak dari Keluarga Miskin
Widyaiswara Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos, Marsaulina Sri Rezeki, mengatakan Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum terjangkau sekolah reguler.
Menurut Lina, sapaan akrabnya, banyak peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga sulit memperoleh layanan pendidikan.
"Faktanya, banyak siswa SR dari kelompok ini belum terjangkau layanan pendidikan reguler. Negara harus hadir, dan Presiden membuat program yang sangat tepat melalui SR," katanya.
Baca Juga: Mensos Targetkan Setiap Kabupaten dan Kota Miliki Gedung Permanen Sekolah Rakyat
Peminat Melampaui Kuota
Lina menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran maupun seleksi secara umum. Seluruh calon siswa ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Hingga kini, kuota Sekolah Rakyat mencapai 32.640 siswa. Sementara itu, jumlah calon peserta didik yang masuk dalam pendataan telah mencapai 49.915 siswa.
Saat ini Sekolah Rakyat telah hadir di 178 lokasi. Sebanyak 93 lokasi berstatus permanen, 77 lokasi berstatus rintisan, dan delapan lokasi berstatus rintisan baru.
Tantangan Guru Menjadi Penentu Keberhasilan Program
Perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, pemenuhan tenaga pendidik, khususnya guru agama yang kompeten, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar kualitas pembelajaran dapat berjalan seiring dengan perluasan program pemerintah.
Editor : Uray Ronald