PONTIANAK POST- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pembangunan infrastruktur jalan penghubung dengan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses kawasan perbatasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala di Tanjung Selor, Minggu, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi ruas jalan di kawasan perbatasan dan pedalaman yang menghubungkan kedua provinsi pada Kamis (2/7).
“Kamis (2/7) lalu kami meninjau langsung jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman yang menghubungkan Kaltara dan Kaltim (Kalimantan Timur),” ujarnya.
Menurut Ingkong, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kaltara untuk menentukan langkah percepatan pembangunan infrastruktur serta tindak lanjut yang perlu dilakukan.
Ia mengaku merasakan langsung beratnya medan yang selama ini harus dilalui masyarakat dari wilayah Kaltim menuju Kilometer (KM) 95 di jalur perbatasan Kaltim-Kaltara, mulai dari jalan berlumpur, tanjakan curam hingga ruas yang mengalami kerusakan parah.
“Hasil tinjauan lapangan ini menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” katanya.
Ingkong menegaskan kunjungan tersebut tidak sekadar agenda lapangan, melainkan bentuk komitmen pemerintah melihat secara langsung kondisi akses yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan.
“Kami sudah melihat sepanjang perjalanan, kendaraan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat kembali melaju,” tuturnya.
Menurut dia, kondisi medan yang sulit dilalui mencerminkan tantangan yang setiap hari dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan menjangkau wilayah perbatasan.
Karena itu, Pemprov Kaltara menjadikan perbaikan infrastruktur jalan sebagai perhatian serius mengingat akses transportasi yang memadai berperan penting dalam memperlancar mobilitas, menekan biaya logistik, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi.
"Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat," ujarnya.
Sebelumnya, Ingkong Ala juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (30/6), guna memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah.
Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan dan pemeliharaan ruas jalan utama yang menghubungkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sebagai bagian dari penguatan kerja sama kedua daerah.
“Keberadaan ruas jalan merupakan urat nadi konektivitas antar provinsi yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pengembangan kawasan perbatasan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan,” katanya.
Ingkong mengatakan pertemuan itu menjadi momentum memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kepentingan bersama.
“Bagi Pemprov Kaltara, akses jalan menuju Kaltim merupakan salah satu prioritas dalam membuka keterisolasian wilayah pedalaman,” ungkapnya.
Ia menambahkan Pemprov Kaltara mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat kerja sama lintas daerah karena dinilai memberikan manfaat besar bagi kelancaran konektivitas dan distribusi logistik.
“Sebelumnya, komitmen kerja sama ini telah dituangkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara, pada 7 Agustus 2025 di Swiss Belhotel Tarakan,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, pembangunan jalan perbatasan direncanakan menghubungkan Kecamatan Long Bagun di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, sepanjang 120 kilometer dengan Kecamatan Apau Kayan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sepanjang 22 kilometer.
Pemprov Kaltara berharap sinergi yang terus dibangun bersama Pemprov Kaltim mampu mempercepat terwujudnya konektivitas yang andal sehingga dapat membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan.
“Melalui peninjauan langsung di lapangan ini, kami menegaskan komitmen untuk terus mengawal peningkatan konektivitas wilayah perbatasan sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas