JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak dilakukannya investigasi independen atas insiden penembakan Melkina Duwitau, seorang ibu hamil tujuh bulan, di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pemerintah juga menyatakan mendukung penyelidikan secara adil dan transparan terhadap peristiwa tersebut.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan penembakan yang terjadi pada Kamis (2/7) berlangsung di tengah meningkatnya konflik bersenjata di Papua dalam beberapa hari terakhir, termasuk insiden pembakaran pesawat dan penembakan pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Goselin di Yahukimo.
Komnas HAM meminta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan forensik di lokasi kejadian serta memeriksa para saksi untuk mengungkap fakta secara objektif.
"Tujuannya demi tegaknya keadilan bagi korban dan keluarga," kata Anis.
Menurut Anis, investigasi harus dilakukan secara transparan, independen, dan imparsial, tanpa hanya mengacu pada klaim salah satu pihak yang terlibat dalam kontak senjata.
"Kematian warga sipil akibat operasi keamanan atau kontak senjata merupakan pelanggaran atas hak yang wajib diusut," tegasnya.
Ia menilai proses hukum yang tidak transparan berpotensi memunculkan impunitas dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun upaya penyelesaian konflik di Papua.
Selain mendorong pengusutan, Komnas HAM meminta pemerintah memberikan pemulihan bagi keluarga korban, termasuk dukungan psikososial dan pemenuhan hak atas kompensasi sesuai ketentuan hukum. Lembaga tersebut juga meminta akses tanpa hambatan untuk melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, menemui keluarga korban, serta memeriksa dokumen terkait.
Komnas HAM turut mendesak penghentian kontak senjata di kawasan permukiman oleh seluruh pihak yang bertikai. Menurut Anis, pemerintah perlu mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua serta membuka ruang dialog yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari penyelesaian konflik jangka panjang.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah mendukung Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dugaan kekerasan terhadap warga sipil di Papua.
Yusril menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti insiden yang menewaskan ibu hamil tersebut. Menurutnya, investigasi perlu dilakukan secara adil dan berimbang mengingat konflik melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Papua.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro