PONTIANAK POST- Investasi hilirisasi bauksit mencatat lonjakan signifikan pada kuartal II 2026 dengan nilai mencapai Rp40,1 triliun atau meningkat 193 persen dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar Rp13,7 triliun. Capaian tersebut menjadikan bauksit sebagai komoditas dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar, menggeser dominasi nikel.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan peningkatan investasi tersebut terjadi karena pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan bauksit yang dilakukan investor dalam negeri maupun luar negeri.
“Kalau kita lihat, biasanya itu nikel selalu di nomor satu. Nah ini, ada shifting, bauksit menjadi nomor satu, karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bauksit ini untuk pertama kali mengambil tempat nomor satu sesudah nikel,” kata Rosan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan catatan BKPM, nilai investasi hilirisasi bauksit tersebut melampaui sektor nikel yang mencapai Rp29,4 triliun. Selanjutnya, investasi hilirisasi tembaga tercatat Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal Buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.
Secara total, realisasi investasi hilirisasi pada kuartal II 2026 mencapai Rp152,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berkontribusi 29,8 persen terhadap total investasi nasional yang mencapai Rp511,8 triliun.
Menurut Rosan, meningkatnya investasi hilirisasi menunjukkan pengembangan industri pengolahan mineral nasional mulai bergerak lebih merata dan tidak lagi hanya bergantung pada sektor nikel.
Selain meningkatkan nilai tambah industri, hilirisasi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2026 menyerap 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dan ini, kalau di triwulan kedua saja, penyerapan tenaga kerjanya 742.263 orang atau meningkat 5,1 persen,” ungkap Rosan.
Salah satu proyek yang mendukung pengembangan hilirisasi bauksit nasional adalah Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Kalimantan Barat. Fasilitas tersebut dikembangkan Grup MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
SGAR Fase I memiliki kapasitas produksi satu juta ton alumina per tahun dengan kebutuhan bahan baku sekitar 3,3 juta ton bauksit setiap tahun. Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri aluminium nasional.
Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menyambut positif peningkatan investasi hilirisasi bauksit. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan sektor pengolahan mineral mulai semakin beragam setelah sebelumnya banyak didominasi investasi nikel.
“Kami menyambut gembira capaian investasi di sektor hilirisasi bauksit melalui peningkatan tajam investasi smelter. Jika dilihat dari perkembangannya di masa lalu, kita memang menunggu lebih banyak lagi investasi di sektor smelter bauksit karena cenderung tertinggal dibandingkan investasi di sektor nikel,” ucap Eddy.
Ia berharap pembangunan smelter bauksit tidak berhenti pada pengolahan awal, tetapi terus dikembangkan hingga industri hilir sehingga Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
“Oleh karena itu, kami berharap investasi smelter bauksit juga diikuti oleh pengembangan industri hilir dari bauksit lebih lanjut, agar negara dapat memaksimalkan nilai tambah dari produk hilir bauksit,” tuturnya.
Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha juga mengapresiasi peningkatan investasi tersebut. Ia berharap tren pertumbuhan hilirisasi bauksit dapat berlangsung secara konsisten dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
“Terkait capaian ini perlu diapresiasi. Meski begitu tren ini jangan hanya bersifat sementara tapi harus konsisten dan bila perlu bisa ditingkatkan,” kata Syarif.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan daerah penghasil sumber daya alam memperoleh manfaat yang adil dari kegiatan hilirisasi.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kita perlu menjaga dengan baik daerah penghasil sumber daya dan para pengelolanya. Misalnya, dana bagi hasil untuk daerah jangan dipotong atau diutangi terus serta berikan hak daerah sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar dia. (ant)
Editor : Basilius Andreas GasSumber : Antara