PONTIANAK POST – Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Rabu (22/7). Ia langsung dihadapkan pada pekerjaan besar membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan disorot akibat rentetan dugaan keracunan makanan, lemahnya pengawasan, hingga kritik terhadap sistem pengelolaannya.
Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden segera menunjuk pengganti karena pelaksanaan MBG tidak boleh terhenti.
"Perintah Bapak Presiden, kami semua diminta melakukan perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan cakupan nasional. Hingga 24 Mei 2026, BGN mencatat program ini telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran Rp268 triliun pada APBN 2026, meski kemudian dilakukan efisiensi sebagai bagian dari pembenahan tata kelola tanpa mengurangi target layanan.
Ke depan, BGN menargetkan jumlah SPPG meningkat menjadi sekitar 35.000–40.000 unit untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Ekspansi tersebut diharapkan dibarengi penguatan pengawasan, peningkatan kualitas layanan, dan transparansi pengelolaan anggaran.
Prioritaskan Transparansi
Sudaryono mengaku telah mengikuti pelaksanaan MBG sejak awal ketika menjabat Wakil Menteri Pertanian. Pengalamannya mengawal penyediaan beras, telur, daging ayam, dan komoditas pangan lain diyakini menjadi modal untuk memimpin BGN.
"Kalau ditanya soal MBG, saya tahu persis," ujarnya.
Usai dilantik, ia menegaskan pembenahan tata kelola menjadi prioritas utama, terutama dalam aspek transparansi.
"Yang tidak transparan harus dibuat transparan," tegasnya.
Selain memperbaiki tata kelola, Sudaryono ingin memastikan program MBG semakin menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan dalam negeri. Menurutnya, sejumlah komoditas seperti susu, telur, dan wortel masih belum terserap secara optimal.
Ia juga menegaskan tidak ada keluarga maupun kerabatnya yang memiliki SPPG serta meminta masyarakat mewaspadai pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk menawarkan proyek atau meminta imbalan.
"Saya pastikan tidak ada keluarga ataupun kerabat saya yang memiliki SPPG. Tidak ada atensi ataupun prioritas khusus kepada siapa pun," katanya.
Kritik Belum Mereda
Pergantian pimpinan BGN belum sepenuhnya meredakan kritik dari masyarakat sipil.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai persoalan BGN bersifat struktural sehingga tidak cukup diselesaikan hanya dengan pergantian pimpinan.
"Pergantian pimpinan BGN sekali lagi membuktikan bahwa institusi ini memang bermasalah sejak awal," ujarnya.
Menurut Media, Koalisi MBG Watch yang memantau pelaksanaan program selama sekitar 600 hari menemukan berbagai persoalan, mulai dari mekanisme pengadaan hingga dugaan konflik kepentingan dalam kepemilikan SPPG.
Ia menegaskan pihaknya tidak menolak tujuan MBG, tetapi mendorong pengelolaan program lebih banyak melibatkan sekolah dan komunitas agar pengawasan publik lebih efektif.
"Selama pemilik SPPG masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaannya tetap tersentralisasi melalui BGN dan dapur-dapur besar, pergantian kepemimpinan tidak akan banyak berdampak," katanya.
Sorotan Konflik Kepentingan
Transparency International Indonesia (TII) juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola. Manajer Advokasi dan Kampanye TII Agus Sarwono menilai penunjukan Sudaryono tetap menyisakan potensi konflik kepentingan karena sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.
Menurut Agus, benturan kepentingan dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi apabila keputusan publik dipengaruhi kedekatan politik maupun kepentingan bisnis.
"Konflik kepentingan merupakan pintu masuk praktik koruptif karena keputusan negara rentan dipengaruhi kedekatan politik, jaringan bisnis, dan loyalitas kekuasaan," ujarnya.
Ia menilai tantangan terbesar Sudaryono bukan sekadar melanjutkan program MBG, melainkan membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Warisi Program yang Sedang Dievaluasi
Sudaryono mengambil alih kepemimpinan BGN ketika program MBG masih menjalani evaluasi besar-besaran.
BGN mencatat sejak program diluncurkan pada Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai penghentian sementara. Dari jumlah tersebut, 5.659 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar, sementara 2.213 SPPG masih disuspensi karena belum menyelesaikan perbaikan teknis maupun manajerial. Mayoritas pelanggaran berkaitan dengan keamanan pangan, kualitas menu, sanitasi, dan pemenuhan standar operasional.
Sebelumnya, selama Januari–Maret 2026, BGN juga menjatuhkan sanksi kepada 1.251 SPPG, terdiri atas 1.030 suspend, 210 surat peringatan pertama (SP-1), dan 11 SP-2. Pelanggaran yang ditemukan antara lain infrastruktur yang belum memenuhi standar, ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Komitmen Sudaryono memperkuat transparansi, memperbaiki pengawasan, dan menutup ruang konflik kepentingan kini menjadi ujian awal untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro