BMKG Catat 5.019 Hotspot, Kalbar Masuk Zona Merah

PONTIANAK POST – Kalimantan Barat kembali menjadi salah satu wilayah dengan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat akumulasi 5.019 titik panas (hotspot) hingga pertengahan Juli 2026, dengan Kalbar masuk tiga provinsi penyumbang hotspot terbanyak bersama Riau dan Papua Selatan.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan peningkatan hotspot tahun ini berlangsung lebih cepat dibandingkan periode El Nino sebelumnya pada 2015, 2019, dan 2023.

"Grafik akumulasi hotspot sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dibandingkan kondisi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7).

BMKG memperkirakan ancaman karhutla akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026, ketika musim kemarau memasuki fase paling kering.

Kalbar Masuk Wilayah Risiko Tinggi

Selain Kalimantan Barat, BMKG menetapkan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan sebagai wilayah dengan tingkat risiko kebakaran tinggi.

Sementara itu, potensi karhutla diperkirakan mulai meningkat di sejumlah wilayah Sulawesi pada September hingga Oktober 2026.

Menurut Ardhasena, periode Juli hingga akhir September menjadi fase paling kritis sehingga pemerintah daerah diminta memperkuat patroli terpadu, pemantauan hotspot, dan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas.

"Intensifikasi pemantauan dan pengawasan di daerah-daerah rawan menjadi sangat krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas," katanya.

Asap Mulai Selimuti Kalbar

BMKG juga mengonfirmasi sebaran partikulat asap akibat karhutla mulai terpantau di sebagian wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut menjadi peringatan dini, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan karena paparan asap dapat menurunkan kualitas udara serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

El Nino Diprediksi Bertahan hingga Awal 2027

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal kuartal pertama 2027.

Berdasarkan analisis BMKG, indeks El Nino diproyeksikan mencapai puncaknya pada Desember 2026 hingga Januari 2027 dan berpotensi berkembang menjadi kategori kuat.

Pada saat bersamaan, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif diperkirakan muncul pada September hingga Desember 2026 sehingga berpotensi memperparah kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.

"Informasi iklim ini sejalan dengan prediksi BMKG bahwa El Nino akan bertahan hingga awal 2027 dan memicu musim kemarau yang lebih kering dari normal," ujar Teuku.

Hingga pertengahan Juli, BMKG mencatat 509 Zona Musim (54,5 persen wilayah Indonesia) telah memasuki musim kemarau, sedangkan hanya 77 Zona Musim yang masih mengalami musim hujan.

Beberapa wilayah bahkan telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari.

<h2>Tak Hanya Karhutla, Pasokan Listrik Juga Terancam</h2>

BMKG mengingatkan dampak El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Ardhasena mengimbau pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mulai mengatur penggunaan air secara lebih terukur.

Saat musim kemarau, kebutuhan listrik biasanya meningkat akibat tingginya penggunaan pendingin ruangan, sementara debit air waduk justru mengalami penurunan.

"Informasi curah hujan sangat penting untuk menentukan rencana penggunaan air di PLTA. Cuaca panas biasanya memicu lonjakan konsumsi energi sehingga data iklim menjadi dasar penting dalam menentukan langkah antisipasi," jelasnya.

BMKG meminta Kementerian ESDM, PLN, dan pengelola bendungan memanfaatkan pembaruan informasi iklim sebagai dasar pengaturan operasi pembangkit agar pasokan listrik tetap terjaga selama musim kemarau.

Mitigasi Diperkuat Sebelum Puncak Kemarau

Menghadapi ancaman tersebut, BMKG terus memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah daerah rawan kebakaran dan kekeringan.

Lembaga itu juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pencegahan dapat dilakukan sebelum titik api meluas.

BMKG menegaskan keberhasilan pengendalian karhutla tahun ini akan sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan seluruh pihak menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.

Fakta Penting