PONTIANAK POST – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 6 persen pada 2027 dengan mengandalkan kebijakan fiskal ekspansif, stabilitas makroekonomi, dan peningkatan penerimaan negara. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan target tersebut masih menghadapi tantangan berupa pelemahan daya beli, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rendahnya penyerapan tenaga kerja dari pertumbuhan investasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam tiga triwulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61 persen pada triwulan I 2026 dan 5,29 persen pada triwulan II.
"Ke depan, semester kedua tahun ini kami pastikan akan lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir 2026 bisa mendekati 6 persen. Untuk 2027, kami perkirakan ekonomi juga dapat tumbuh sekitar 6 persen, plus minus sedikit," ujarnya, Jumat (14/8).
Belanja Negara Didorong Lebih Ekspansif
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Angka tersebut naik 6,8 persen dibandingkan outlook 2026 atau setara 12,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun. Purbaya mengatakan pertumbuhan pengumpulan pajak hingga data terakhir sekitar 30 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Kami optimistis tax ratio akan terus membaik secara signifikan," katanya.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp3.362,2 triliun. Angka tersebut meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook 2026.
"Kebijakan fiskal tetap diarahkan bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kualitas layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya beli masyarakat," kata Purbaya.
Belanja tersebut diarahkan antara lain untuk pembangunan infrastruktur prioritas, percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, serta peningkatan akurasi penyaluran subsidi dan bantuan sosial.
Anggaran Pendidikan Rp820,9 Triliun
Pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk sektor pendidikan atau sekitar 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, operasional 165 Sekolah Rakyat, serta renovasi 12.215 sekolah dan madrasah.
Selain itu, anggaran pendidikan mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, BOS PAUD bagi 6,3 juta peserta didik, serta program Makan Bergizi Gratis bagi 60,6 juta penerima.
Namun, besarnya alokasi pendidikan tersebut mendapat sorotan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
JPPI Soroti Kesejahteraan Guru
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai pidato Presiden Prabowo lebih banyak menyoroti pembangunan dan renovasi sekolah dibandingkan persoalan kesejahteraan guru.
Prabowo, kata dia, juga menyinggung rencana pembelajaran melalui siaran jarak jauh. Dalam konsep tersebut, guru terbaik akan di-setting untuk mengajar melalui studio guru di Jakarta atau ibu kota provinsi.
Minimnya pembahasan mengenai guru dinilai mencerminkan lemahnya perhatian terhadap persoalan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
"Sangat mengecewakan dan menunjukkan kemunduran komitmen politik anggaran terhadap sektor pendidikan," ujar Ubaid.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan Kemendikdasmen memperoleh alokasi anggaran Rp61,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp55,51 triliun digunakan untuk program kerja prioritas nasional. Program itu antara lain revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp9,28 triliun dan bantuan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp5 triliun.
"Untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp14,9 triliun. Ini dilakukan karena semakin banyaknya guru yang memiliki sertifikasi, baik negeri maupun swasta," ungkapnya.
Investasi Tinggi, Serapan Tenaga Kerja Dipertanyakan
Target pertumbuhan ekonomi juga ditopang capaian investasi. Presiden Prabowo menyebut realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Pada semester I 2026, realisasi investasi disebut mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Namun, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai angka investasi tersebut perlu dilihat bersama kualitas penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan serapan tenaga kerja seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah absolut, tetapi juga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau nilai investasi.
Menurut dia, kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja justru menurun.
"Kalau kita hitung rasio dari data tenaga kerja, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menyerap 950 ribu tenaga kerja. Sementara tahun 2025 tiap satu persen pertumbuhan hanya menyerap 370 ribu orang," kata Bhima.
Pada semester I 2026, rasio tersebut kembali turun menjadi sekitar 340 ribu tenaga kerja untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi.
"Klaim investasi dan pertumbuhan ekonomi artinya makin rendah kualitasnya," ujarnya.
Daya Beli Jadi Tantangan
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai capaian investasi menunjukkan arus penanaman modal masih tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok.
Namun, angka makroekonomi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat. Menurut Rahma, masih terdapat persoalan transmisi pertumbuhan ekonomi ke kehidupan sehari-hari.
Struktur investasi, kata dia, masih banyak didominasi sektor padat modal seperti hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur. Kondisi itu membuat penciptaan lapangan kerja tidak selalu sebanding dengan nilai investasi.
Di sisi lain, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar PDB masih menghadapi tekanan. Inflasi, PHK, serta penyesuaian transfer ke daerah dinilai dapat menekan daya beli, terutama kelompok masyarakat menengah.
"Pertumbuhan yang hanya bertumpu pada investasi tanpa pemulihan konsumsi domestik berisiko tidak berkelanjutan," ujarnya.
Pemerintah Siapkan Opsi Pajak Baru
Purbaya mengatakan pemerintah belum akan terburu-buru menerapkan pajak baru apabila pertumbuhan ekonomi baru mencapai 6 persen dalam satu kuartal.
"Let's say, kalau akhir tahun ini bisa enam persen, lalu kuartal I 2027 bisa 6 persen lagi, atau lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru," kata Purbaya.
Menurut Rahma, target pertumbuhan enam persen membutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada belanja dan investasi.
Reformasi tersebut mencakup penyederhanaan birokrasi, kepastian hukum, perbaikan logistik, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad juga meminta pemerintah menjelaskan secara konkret sumber pertumbuhan ekonomi 2027. Kontribusi APBN, penanaman modal asing, investasi dalam negeri, hingga Danantara dinilai perlu dihitung secara transparan.
Dengan demikian, target pertumbuhan enam persen tidak hanya perlu dilihat dari besarnya belanja dan investasi, tetapi juga dari kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan, menjaga daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro