TKD Singkawang Dipangkas Rp200 Miliar, Sejumlah Proyek Terhambat
PONTIANAK POST – Sejumlah pembangunan yang dinanti masyarakat Singkawang harus menunggu lebih lama. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp200 miliar membuat Pemerintah Kota Singkawang menunda sejumlah proyek fisik dan belanja infrastruktur yang belum menjadi prioritas utama.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Pemkot Singkawang harus memilah program yang tetap dijalankan dan kegiatan yang harus ditunda agar APBD tetap seimbang.
Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti membenarkan adanya efisiensi alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurut dia, penyesuaian tersebut berdampak terhadap sejumlah program pembangunan daerah.
“Program yang terpaksa dipangkas, pertama adalah penundaan proyek-proyek fisik dan belanja modal infrastruktur yang bukan merupakan prioritas utama. Kedua, kami melakukan pemangkasan atau efisiensi pada belanja barang dan jasa operasional di seluruh perangkat daerah,” ujar Dwi Yanti.
Pembangunan yang Dinanti Warga Harus Menunggu
Bagi masyarakat, penundaan pembangunan berarti sejumlah kebutuhan yang semestinya segera ditangani tidak dapat dikerjakan sesuai rencana. Proyek fisik dan infrastruktur yang tidak masuk prioritas utama harus menunggu hingga tersedia ruang anggaran.
Dwi mengatakan pemangkasan TKD juga berpotensi memengaruhi pengadaan fasilitas pendukung pelayanan publik. Pembangunan dan peningkatan fasilitas yang semula direncanakan harus disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus menentukan kebutuhan yang paling mendesak. Program yang belum mampu dibiayai melalui APBD akan kembali diperjuangkan pada tahun anggaran berikutnya atau diusulkan melalui pemerintah pusat.
Belanja Daerah Menyusut, Ekonomi Warga Ikut Terpengaruh
Dampak pemangkasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Berkurangnya belanja pemerintah daerah juga berpotensi memperlambat perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
Belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu stimulan kegiatan ekonomi daerah. Ketika belanja dikurangi, peluang usaha yang bergantung pada aktivitas pembangunan dan pengadaan pemerintah juga ikut menyusut.
