PONTIANAK POST - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap perlu memiliki mekanisme penyaluran ketika sekolah di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beralih ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau diliburkan sementara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan penyesuaian distribusi dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah, satuan tugas bencana, sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga orang tua siswa.
“Itu kita tertibkan dengan mekanisme koordinasi yang juga melibatkan kepala sekolah hingga orang tua siswa,” kata Sudaryono seusai rapat terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut dia, perubahan aktivitas pembelajaran akibat karhutla berdampak pada pelayanan MBG. SPPG yang telah menyiapkan makanan berdasarkan jumlah siswa harus menyesuaikan distribusi ketika sekolah tiba-tiba diliburkan.
Kondisi tersebut sempat terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Beberapa SPPG telanjur memasak makanan sebelum mendapat informasi sekolah diliburkan. “Karena karhutla sekolahnya mendadak diliburkan, yang sudah dimasak itu kemudian tetap kita tertibkan dengan mekanisme, diambil orang tua siswa,” ujarnya.
Namun, Sudaryono menegaskan pengambilan makanan oleh orang tua bukan pola distribusi baru yang berlaku umum. Mekanisme tersebut bersifat kondisional, terutama untuk makanan yang sudah telanjur disiapkan sebelum sekolah diliburkan.
Setelah itu, penyaluran MBG di sekolah yang diliburkan dihentikan sementara dan akan disesuaikan dengan kondisi serta kebijakan pembelajaran di masing-masing daerah.
Koordinasi Jadi Kunci
BGN meminta informasi mengenai perubahan kegiatan sekolah segera disampaikan kepada SPPG. Dengan begitu, dapur MBG dapat menyesuaikan jumlah makanan yang diproduksi dan pola penyalurannya.
Jika makanan sudah telanjur diproduksi, diperlukan mekanisme agar makanan tetap diterima penerima manfaat secara tertib dan tidak terbuang. Dalam kondisi ini, kepala sekolah dan orang tua siswa menjadi bagian penting dalam koordinasi.
BGN juga berkoordinasi dengan satuan tugas bencana, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah daerah untuk menentukan langkah penyaluran di lapangan.
Kondisi karhutla membuat pelaksanaan MBG harus menyesuaikan perubahan kegiatan belajar mengajar. Keselamatan siswa tetap menjadi pertimbangan utama, sementara pemenuhan gizi disesuaikan dengan kondisi darurat di setiap daerah.
Koordinasi cepat antara pemerintah daerah, sekolah, SPPG, dan orang tua diharapkan mencegah kebingungan sekaligus mengurangi potensi makanan terbuang ketika sekolah mendadak beralih ke PJJ atau diliburkan. (ars/ant)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro